Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Pakai Pesawat Komersial, Istana Klaim Hemat Rp 120 Juta

Kompas.com - 04/12/2014, 13:39 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo menggunakan pesawat komersial dan duduk di kelas ekonomi dalam perjalanan dinas ke Semarang, Jawa Tengah, Selasa (2/12/2014). Dengan perjalanan seperti itu, Istana mengklaim telah menghemat sampai Rp 120 juta dalam satu kali jalan.

Demikian disampaikan Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (4/12/2014).

Andi mengatakan, apabila Presiden Jokowi menggunakan pesawat kepresidenan dengan kapasitas penuh, maka negara harus membayar sebesar Rp 160 juta sampai Rp 170 juta. Sementara jika Presiden harus menyewa satu unit pesawat Garuda Indonesia, biaya yang dikeluarkan lebih mahal lagi, yakni mencapai Rp 400 juta.

"Dengan kalau naik kelas ekonomi sama seperti kemarin, maka yang keluar hanya Rp 40 juta sekian. Bisa hemat Rp 120 juta sekali jalan," kata Andi. (Baca: "Blusukan" ke Semarang, Jokowi Kembali Gunakan Pesawat Komersial)

Meski terbilang hemat melakukan kunjungan dengan pesawat komersial, tetapi Presiden tidak selamanya akan menggunakan cara serupa. Misalnya, Andi menyebutkan kunjungan kerja Presiden ke Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, pada Jumat (5/12/2014), Presiden akan tetap menggunakan pesawat kepresidenan.

"Ini karena jadwal pesawatnya enggak ketemu, karena habis itu Presiden berencana datang ke acara ICMI di Gorontalo," imbuh Andi.

Lebih lanjut, Andi menjelaskan, penghematan tidak hanya dilakukan dengan memilih moda transportasi yang lebih murah. Penghematan juga dilakukan dengan merampingkan jumlah rombongan yang ikut dalam kegiatan Presiden.

Andi mengatakan, selama masa pemerintahan Jokowi, jumlah rombongan setidaknya sepertiga dari masa pemerintahan sebelumnya. Semakin sedikit rombongan yang dibawa mengharuskan setiap pejabat yang turut serta untuk bisa multitasking.

"Seperti yang diterapkan saat APEC, Asian Summit, dan G-20 itu, semuanya harus bisa multitasking dan ini bisa dilakukan saat kunjungan ke luar negeri pertama," ucap Andi beberapa waktu lalu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com