Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Foto Presiden dan Wapres Tak Dipasang di Gedung Dewan, Ini Komentar JK

Kompas.com - 03/12/2014, 09:40 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Presiden Jusuf Kalla menjawab santai soal tidak dipasangnya foto Presiden dan Wakil Presiden di kantor Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta. JK menilai tidak dipasangnya foto tersebut hanya karena lupa.

"Kan cuma lupa saja itu," ujar JK seusai menghadiri acara Malam Anugerah Lingkungan Hidup 2014 di kantor Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Jakarta, Selasa (2/12/2014) malam.

JK hanya tersenyum saat ditanya soal pernyataan seorang politisi dari Koalisi Merah Putih yang menganggap tidak adanya aturan dan kewajiban memasang foto presiden dan wakil presiden.

"Lupa saja paling itu. Kan masih 40 hari ini," imbuh dia.

Ada dua versi foto Presiden dan Wakil Presiden RI. Versi pertama, mulut Jokowi dan JK tertutup. Khusus foto Jokowi terlihat diambil dengan sedikit menyamping.

Versi foto kedua menunjukkan wajah Jokowi dan JK yang tersenyum lebar menghadap lurus ke depan. Foto versi kedua inilah yang terpasang di lingkungan Istana.

Namun, saat ditanya soal keaslian foto yang benar, baik Menteri Sekretaris Negara Pratikno maupun Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto mengaku bingung. Mereka mengaku akan mengecek terlebih dulu.

Andi sempat mengingat sejenak saat diperlihatkan dua versi foto yang berbeda. "Hmm, kalau yang di kantor saya, sepertinya yang mingkem," ucap Andi yang mengaku tak tahu mana yang resmi dikeluarkan pemerintah.

Kebingungan akan foto resmi ini juga menjadi alasan pihak dari Gedung DPRD DKI Jakarta tak memasang foto. (Baca: Foto Jokowi-JK Belum Ada di Gedung DPRD DKI, Ini Sebabnya)

Setiap ruangan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta belum memiliki gambar Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Bagian depan ruangan-ruangan di gedung itu masih kosong, belum dipasangi gambar Jokowi-JK.

Pegawai sekretariat di DPRD DKI mengatakan, bagian pengadaan Gedung DPRD DKI masih menunggu keputusan Menteri Dalam Negeri terkait foto mana yang akan dipakai untuk dipasang di ruangan.

"Kan fotonya ada banyak ya, jadi enggak boleh beda-beda, harus sama. Nah jadinya masih menunggu," kata dia.

Kendati demikian, petugas itu mengakui, pengadaan kali ini memakan waktu yang cukup lama. Sebab, sebelum-sebelumnya, satu bulan sesudah pelantikan biasanya foto presiden dan wakilnya sudah ada di setiap ruangan. 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Kemenkominfo Akan Gratiskan Pengujian Perangkat di IDTH bagi UMKM dan Startup Digital

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com