Presidium Penyelamatan Partai Golkar Kembali Surati Menkumham Terkait Munas

JAKARTA, KOMPAS.com - Presidium Penyelamatan Partai Golkar akan menyurati Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Langkah tersebut dilakukan karena Presidium Penyelamatan Partai Golkar menganggap Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang diselenggarakan di Bali tidak sah.

"Berkaitan Munas Bali, kita sepakat surati kembali ke Kementerian Hukum dan HAM tentang proses penyelenggaraan Munas Bali. Ternyata penyelenggaraan Munas di Bali tidak demokratis," ujar anggota Presidium Penyelamatan Partai Golkar, Agun Gunanjar, usai menggelar rapat dengan anggota presidium lainnya di DPP Partai Golkar, Jalan Anggrek Neli Murni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (2/12/2014) malam.

Agun mengatakan, dalam pelaksanaan Munas Bali terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan. Misalnya saja, adanya tata tertib yang tidak pernah dibicarakan sebelumnya tiba-tiba muncul. Lalu beredarnya rekaman suara mirip Ketua Steering Comitte Munas IX Golkar, Nurdin Halid yang mengisyaratkan adanya skenario memenangkan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie sebagai ketua umum Partai Golkar periode berikutnya.

"Atas dasar itu, kita kirim surat ke pemerintah untuk menyatakan munas tidak demokratis dan melanggar pasal-pasal," ucap Agun.

Agun menyebut surat tersebut rencananya akan dikirimkan ke Kemenhuk dan HAM pada besok. Di lain tempat, Nurdin Halid tidak khawatir terhadap rencana anggota Presidium Penyelamat Partai Golkar, Agun Gunandjar Sudarsa.

Agun berencana melaporkan rekaman suara yang diduga Nurdin Halid kepada Kementerian Hukum dan HAM karena dianggap membuat skenario untuk memenangkan Aburizal Bakrie dengan cara curang. Nurdin mengatakan, dia tak mengetahui rekaman suara yang dimaksud Agun. Ia menganggap rekaman pengarahan politik biasa terjadi dan tidak ada pelanggaran yang terjadi di dalamnya.

"Apa urusannya? Saya juga banyak rekaman kok. Kalau saya sedang wawancara, itu juga rekaman kan," kata Nurdin di lokasi Munas IX, Hotel Westin, Nusa Dua, Bali, Selasa (2/12/2014).

Mantan Ketua Umum Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia itu menuding Agun kecewa setelah batal dipilih sebagai wakil ketua MPR oleh Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie. Ia tidak ingin membalas perlakuan Agun, apalagi mengusut rekaman yang beredar dan diduga sebagai suaranya.

"Laporin saja, biasa saja kok saya. Dalam politik, arahan-arahan itu instrumen politik. Mereka seribu kali (melaporkan) juga tidak masalah," ujarnya.