Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sudah Lebih dari 230 Anggota DPR Tanda Tangan Usul Interpelasi Jokowi

Kompas.com - 28/11/2014, 20:57 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya DPR menggalang interpelasi alias penggunaan hak meminta keterangan kepada Presiden Joko Widodo--terkait kebijakan Pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak--masih bergulir dan tanda tangan dukungan juga terus bertambah.

Hingga Jumat (28/11/2014), sudah lebih dari 230 anggota DPR membubuhkan tanda tangan mendukung upaya tersebut. "Hari Senin baru 18 orang. Hari selasa 157 orang. Hari Rabu sudah 202 orang. Hari Jumat ini sudah di atas 230 orang anggota," kata Misbakhun, Jumat petang.

Misbakhun mengatakan, usulan penggunaan hak meminta keterangan tersebut baru akan diserahkan ke pimpinan DPR bila setidaknya sudah ada 300 tanda tangan dukungan. "Karena kami ingin dukungan anggota DPR yang lebih kuat dan lebih besar jumlah dukungannya," ujar dia soal target dukungan minimal itu.

Jika dukungan kuat, Misbakhun meyakini proses penggunaan hak interpelasi akan berjalan dengan mulus. Dia berharap bisa segera menggenapi jumlah dukungan itu sehingga usul penggunaan hak interpelasi bisa secepatnya pula diserahkan ke pimpinan DPR.

Sejauh ini, kata Misbakhun, ada 4 fraksi yang solid mendukung usulan ini, yakni Fraksi Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Amanat Nasional.

Selain empat fraksi itu, ada juga sebagian anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan dari kubu pengurus partai versi Djan Faridz turut tanda tangan. Usul interpelasi mensyaratkan dukungan 25 anggota Dewan dari dua fraksi yang berbeda.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

PDI-P Mundur Jadi Pihak Terkait Perkara Pileg yang Diajukan PPP di Sumatera Barat

Nasional
Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Distribusikan Bantuan Korban Longsor di Luwu Sulsel, TNI AU Kerahkan Helikopter Caracal dan Kopasgat

Nasional
Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Hakim MK Cecar Bawaslu Terkait Kemiripan Tanda Tangan Pemilih

Nasional
Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Waketum Gerindra Nilai Eko Patrio Pantas Jadi Menteri Prabowo-Gibran

Nasional
MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

MKD Temukan 3 Kasus Pelat Nomor Dinas DPR Palsu, Akan Koordinasi dengan Polri

Nasional
Paradoks Sejarah Bengkulu

Paradoks Sejarah Bengkulu

Nasional
Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Menteri PPN: Hak Milik atas Tanah di IKN Diperbolehkan

Nasional
Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Menkes: Indonesia Kekurangan 29.000 Dokter Spesialis, Per Tahun Cuma Produksi 2.700

Nasional
Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Kepala Bappenas: Progres Pembangunan IKN Tahap 1 Capai 80,82 Persen

Nasional
Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Hakim MK Cecar KPU RI Soal Ubah Aturan Tenggat Waktu Rekapitulasi Suara Pileg

Nasional
Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Pakar Hukum: PTUN Bisa Timbulkan Preseden Buruk jika Kabulkan Gugatan PDI-P

Nasional
Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Gerindra: Pak Prabowo Bisa Jadi Presiden Terpilih berkat Doa PKS Sahabat Kami

Nasional
Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Pakai Pelat Palsu Anggota DPR, Pemilik Alphard dalam Kasus Brigadir RAT Bakal Dipanggil MKD

Nasional
Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Jokowi Soroti Banyak Program Pemerintah Pusat dan Daerah yang Tak Sinkron

Nasional
KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

KPK Tak Hadir, Sidang Gugatan Status Tersangka Gus Muhdlor Ditunda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com