Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Muncul Wacana Berhentikan Aburizal Bakrie sebagai Ketum Golkar

Kompas.com - 25/11/2014, 20:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Perpecahan di tubuh Partai Golkar berbuntut panjang. Dalam rapat pleno DPP Partai Golkar muncul wacana memberhentikan Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie diberhentikan dari jabatannya. Hak itu dikatakan politikus Partai Golkar Agun Gunandjar, di Kantor DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Selasa (25/11/2014).

"Kami kan sudah putuskan tadi, hanya memberhentikan (Aburizal) dari jabatan ketua umum," kata Agun.

Menurut Agun, wacana itu muncul karena Aburizal dianggap telah melanggar aturan di internal Partai Golkar dengan menjalankan kepemimpinan secara tidak demokratis. Ical dianggap secara sepihak mendorong penyelenggaraan Musyawarah Nasional IX Partai Golkar mulai 30 November 2014 di Bali.

Ia pun sepakat dibentuknya presidium Penyelamat Partai Golkar yang akan bertanggung jawab pada pelaksanaan Munas IX Partai Golkar paling lambat Januari 2015 di Jakarta. Agun juga dipilih menjadi anggota presidium tersebut.

"Menurut saya Aburizal sudah melanggar aturan, memaksakan kehendak, tidak demokratis, karena kedaulatan itu ada di tangan anggota, di tangan pengurus, dan bukan diputuskan sepihak," ujarnya.

Saat dikonfirmasi, Wakil Ketua Umum sekaligus ketua presidium Penyelamat Partai Golkar, Agung Laksono, mengaku tidak mengeluarkan keputusan untuk memberhentikan Aburizal sebagai Ketua Umum Golkar. Ia hanya merasa perlunya peran presidium Penyelamat Partai Golkar sebagai jalan tengah dari masalah yang ada.

"Tidak memecat Aburizal, kami hanya ambil alih," ungkap Agung.

Dinamika di internal Golkar semakin memanas menjelang Munas IX. Rapat pleno pembahasan munas tersebut diwarnai kericuhan sampai bentrokan fisik dua kelompok massa yang mengklaim sebagai Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG).

Golkar kubu Aburizal menetapkan mendukung Munas digelar di Bali mulai 30 November. Sementara presidium Penyelamat Partai Golkar menyatakan Munas IX di Bali batal dan Munas akan digelar di Jakarta pada Januari 2015.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Ajakan Kerja Sama Prabowo Disebut Buat Membangun Kesepahaman

Nasional
Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Kubu Prabowo Ungkap Dirangkul Tak Berarti Masuk Kabinet

Nasional
Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Pusat Penerbangan TNI AL Akan Pindahkan 6 Pesawat ke Tanjung Pinang, Termasuk Heli Anti-kapal Selam

Nasional
Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com