Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kehadiran "Pihak Luar" Jadi Alasan Ditundanya Rapat Pleno Golkar

Kompas.com - 24/11/2014, 21:44 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Umum Partai Golkar Sharif Cicip Sutardjo mengatakan, kehadiran pihak luar dalam rapat pleno Partai Golkar menjadi salah satu alasan penundaan rapat, sehingga diputuskan untuk dilanjutkan besok. Menurut dia, hanya orang yang diundang yang bisa mengikuti rapat pleno.

"Ini kan ada orang luar, makanya buat apa dilanjutkan," ujar Sharif, usai ditundanya rapat pleno, di DPP Partai Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/11/2014) malam.

Sharif Sutardjo mengatakan, jika ada pihak-pihak yang tidak setuju, mereka bisa menyampaikan hal tersebut pada musyarawah nasional (munas). Menurut dia, rapat pleno yang dilakukan hari ini hanya membahas soal teknis persiapan munas.

Para kader, menurut Sharif, akan lebih menjaga suasana agar lebih kondusif, pada rapat lanjutan yang rencananya akan digelar besok. Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan ini tidak ingin peristiwa yang terjadi pada hari ini terulang kembali.

Sebelumnya, Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) menggeruduk rapat pleno yang diadakan di DPP Partai Golkar. Mantan Ketua AMPG Yorrys Raweyai mengatakan, tujuan kedatangannya dalam rapat ini adalah untuk menolak percepatan pelaksanaan musyawarah nasional (munas). Ia pun memanggil nama-nama yang dianggap sebagai tokoh di balik percepatan munas.

Yorrys menyebut Nurdin Halid yang ditunjuk sebagai Ketua Rapimnas di Yogyakarta dan dua politisi Golkar lainnya, yaitu Ali Mochtar Ngabalin dan Fadel Muhammad. "Cari Nurdin, Ali Mochtar, Fadel. Cari siapa saja yang kemarin mengaku partai ini mereka punya," kata Yorrys di depan para peserta rapat.

Seketika suasana rapat pun langsung memanas. Ruang rapat yang awalnya kondusif tiba-tiba langsung dipenuhi oleh massa AMPG. Mereka ikut berteriak meminta agar Nurdin Halid, Ali Mochtar Ngabalin, dan Fadel Muhammad segera hadir. "Ambil, bawa ke sini sekarang," katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com