Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Agung Laksono "Cium" Ketidakberesan soal Pelaksanaan Munas Golkar di Bali

Kompas.com - 24/11/2014, 17:20 WIB
Fathur Rochman

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua Umum DPP Partai Golongan Karya Agung Laksono "mencium" adanya ketidakberesan terkait pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX Partai Golkar yang akan diselenggarakan di Bali mulai 30 November 2014. Dia melihat ada berbagai kejanggalan terkait penetapan Munas tersebut.

"Munas ini kan tak hanya memilih ketua umum, mestinya waktunya cukup. Ini kan seminggu. Kita tidak tahu siapa panitianya," ujar Agung Laksono, saat menghadiri rapat pleno di kantor DPP Golkar, di Slipi, Jakarta Barat, Senin (24/11/2014).

Agung mengatakan, selain memilih ketua umum, Munas tersebut juga memiliki agenda untuk mengubah anggaran dasar dan anggaran rumah tangga "partai beringin" tersebut sehingga perlu ada perencanaan matang dalam pelaksanaannya.

Agung juga mengatakan, dia siap untuk bersaing dengan petahana, yakni Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie untuk menjadi ketua umum partai. Dia mengaku sudah memiliki dukungan dari kader-kader Golkar di daerah. "Dukungan di Pulau Jawa," ucap Agung.

Sebelumnya, Ketua DPP Partai Golkar Tantowi Yahya mengatakan, Munas IX Golkar awalnya akan digelar Bandung, Jawa Barat. Selain Bali, opsi lainnya adalah di Surabaya, Jawa Timur. Akan tetapi, rencana ini kemudian berubah.

Tantowi menjelaskan, untuk di Bandung dan Surabaya, pihaknya tak mendapatkan izin dari kepolisian daerah setempat sehingga akhirnya diputuskan Munas akan digelar di Bali pada 30 November-3 Desember 2014. "Polda Jabar dan Jatim tidak merekomendasikan karena lagi marak demo kenaikan harga BBM di wilayah mereka sehingga khawatir pengamanan tidak bisa maksimal karena pasukan yang tersebar," ungkap Tantowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com