Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Polri Tangkap 65 Penipu Internasional yang Bermarkas di Indonesia

Kompas.com - 20/11/2014, 17:43 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Republik Indonesia menangkap serta mendeportasi 65 pelaku penipuan lewat saluran telekomunikasi berupa telepon maupun internet yang dilakukan warga negara Tiongkok dan Taiwan. Penangkapan tersebut bekerjasama dengan Kepolisian Taiwan dan Tiongkok.

"Mereka melakukan penipuan dengan modus pemerasan melalui telepon," ujar Kepala Sub Direktorat Cyber Crime Polri, Kombes Rahmat Wibowo, di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Rahmat mengatakan, kelompok ini ditangkap pada 18 November 2014. Ke-65 pelaku ini terdiri dari 28 orang warga negara Tiongkok dan 37 orang warga negara Taiwan.

Mereka ditangkap di 3 lokasi berbeda. Yakni di Jalan Gedung Hijau 2 No.8 Jakarta Selatan, yang kedua di Tomang Kavling DKI Jakarta Barat, dan ketiga di Jalan Sriwijaya, Tanjung Pinang, Riau.

Rahmat menjelaskan, modus yang digunakan para pelaku dengan menelepon korbannya dan berpura-pura menjadi aparat kepolisian, Jaksa, ataupun pegawai pajak dari Tiongkok dan Taiwan. Mereka melakukan penipuan dan pemerasan dengan menakut-nakuti korbannya, lalu kemudian meminta untuk mentransfer sejumlah uang.

Selain di Indonesia, Kelompok ini juga tersebar di beberapa negara seperti Filipina, Kamboja, dan Vietnam.

"Seluruh Korbannya ada di Tiongkok dan Taiwan. Kami belum terima ada korban di Indonesia," ucap Rahmat.

Para pelaku sudah dideportasi pada 19 November 2014. Proses pengadilan akan diserahkan pada pihak kepolisian Tiongkok dan Taiwan. Selama tinggal di Jakarta, para pelaku menyewa rumah seharga Rp 35 juta hingga Rp 50 juta per bulan. Rumah tersebut disulap sedemikian rupa sehingga menjadi seperti kantor yang kedap suara.

Dalam satu tahun terakhir, Polri telah berhasil menangkap 347 warga negara Tiongkok dan Taiwan dengan modus serupa. "Jadi praktik seperti ini sudah lama dilakukan di Indonesia," ucap Rahmat.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Caleg PDI-P Hadiri Sidang Sengketa Pileg secara Daring karena Bandara Sam Ratulangi Ditutup

Nasional
Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Ketum PGI: 17 Kali Jokowi ke Papua, tapi Hanya Bertemu Pihak Pro Jakarta

Nasional
Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Kasus Brigadir RAT, Beda Keterangan Keluarga dan Polisi, Atasan Harus Diperiksa

Nasional
KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

KPK Ancam Pidana Pihak yang Halangi Penyidikan Gus Muhdlor

Nasional
195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

195.917 Visa Jemaah Haji Indonesia Sudah Terbit

Nasional
Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com