Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tentara-Polisi Bentrok di Batam, Ini Instruksi Presiden Jokowi

Kompas.com - 20/11/2014, 12:30 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo sudah mendapatkan laporan soal bentrok antara tentara dan polisi di Batam dari Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno. Jokowi memerintahkan agar kedua institusi memberikan solusi konkret yang bersifat permanen pada 2-3 hari mendatang.

"Presiden meminta solusi permanennya seperti apa. Ini lagi menunggu cek di lapangan, apa yang terjadi, kenapa para prajurit TNI-Polri mudah untuk panas. Data lapangan sedang diminta," kata Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto di Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2014).

Andi menuturkan, sejak Rabu malam hingga Kamis pukul 02.00 WIB, Presiden terus memantau perkembangan situasi di Batam. Jokowi mendapat laporan dari Tedjo, Kepala Staf Angkatan Darat Jenderal TNI Gatot Nurmantyo dan Wakil Gubernur Riau Suryo.

"Presiden lalu memerintahkan KSAD untuk segera ke Batam didampingi Pangdam. Presiden juga langsung telepon dengan Pak Suryo yang berusaha memediasi dan memberikan dukungan," kata dia.

Andi menyatakan bahwa Presiden meminta solusi konkret. (Baca: Menko Polhukam: Mereka Tidak Mengindahkan Perintah Atasan lalu Bongkar Gudang Senjata)

"Solusi yang selama ini diterapkan bersifat sekadar, tetapi belum masuk akar masalah. Setelah (bentrokan) Sumatera Utara, Batam, Presiden melalui Menkopolhukam betul-betul meminta agar solusi permanen dicari dalam waktu 2-3 hari ini," ucap Andi.

Sebelumnya, Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Fuad Basya menyebutkan bahwa baku tembak antara TNI dan polisi itu terjadi akibat adu pandang empat personel TNI Yonif 134 Tuah Sakti dan dua personel Brimob Polda Kepulauan Riau pada Rabu pagi.

Pada Rabu siang, sejumlah pemuda tegap, berpakaian bebas, dan berambut cepak datang ke Mako Brimob dan melakukan perusakan barak. Sesudah insiden perusakan itu, Komandan Resor Militer dan Komandan Distrik Militer Batam mendatangi Mako Brimob Polda Kepulauan Riau untuk memerintahkan para prajurit TNI kembali ke barak.

Namun, kata Fuad, ada aksi provokatif dari oknum Brimob, yang menyulut amarah personel TNI. Aksi saling balas tembakan pun terjadi. Jarak di antara kedua markas kesatuan itu tak lebih dari 500 meter.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Duet Khofifah-Emil Dardak di Pilkada Jatim Baru Disetujui Demokrat, Gerindra-Golkar-PAN Belum

Nasional
Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Panglima TNI Kunjungi Markas Pasukan Khusus AD Australia di Perth

Nasional
Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Spesifikasi Rudal Exocet MM40 dan C-802 yang Ditembakkan TNI AL saat Latihan di Bali

Nasional
Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Dubes Palestina Yakin Dukungan Indonesia Tak Berubah Saat Prabowo Dilantik Jadi Presiden

Nasional
Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Gambarkan Kondisi Terkini Gaza, Dubes Palestina: Hancur Lebur karena Israel

Nasional
Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Ada Isu Kemensos Digabung KemenPPPA, Khofifah Menolak: Urusan Perempuan-Anak Tidak Sederhana

Nasional
DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

DPR Disebut Dapat KIP Kuliah, Anggota Komisi X: Itu Hanya Metode Distribusi

Nasional
Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Komisi II DPR Sebut Penambahan Kementerian Perlu Revisi UU Kementerian Negara

Nasional
Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Pengamat Dorong Skema Audit BPK Dievaluasi, Cegah Jual Beli Status WTP

Nasional
Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Maju Nonpartai, Berapa KTP yang Harus Dihimpun Calon Wali Kota dan Bupati Independen?

Nasional
Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Pengamat: Status WTP Diperjualbelikan karena BPK Minim Pengawasan

Nasional
DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

DKPP Terima 233 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu hingga Mei

Nasional
DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

DKPP Keluhkan Anggaran Minim, Aduan Melonjak Jelang Pilkada 2024

Nasional
Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Jawab Prabowo, Politikus PDI-P: Siapa yang Klaim Bung Karno Milik Satu Partai?

Nasional
Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Pengamat Sarankan Syarat Pencalonan Gubernur Independen Dipermudah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com