Nurul Arifin: Tak Ada DPD yang Ingin Golkar Keluar dari KMP

Rapat Pimpinan Nasional VII Partai Golkar yang berlangsung pada 18-19 November 2014 di Daerah Istimewa Yogyakarta dihadiri 500 peserta dari perwakilan 34 DPD I Partai Golkar, DPP Partai Golkar, dan perwakilan organisasi masyarakat pendiri Partai Golkar.

”Tidak ada satu pun dalam pemandangan umum yang menghendaki Golkar keluar dari KMP (Koalisi Merah Putih). Umumnya kader merasa KMP menjadi koalisi yang terhormat sebagai kekuatan penyeimbang. Presidium KMP akan melakukan pembentukan struktur dari pusat sampai ke daerah,” ungkap Nurul, Rabu (19/11/2014), di Jakarta.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie meminta agar KMP terus diperkuat hingga ke kabupaten/kota. Penguatan partai-partai politik yang tergabung dalam KPM, menurut Aburizal, juga terus diperkuat.

”Presidium KMP sepakat bahwa koalisi harus dilakukan sampai tingkat daerah-daerah di kabupaten/kota,” kata Aburizal saat membuka Rapimnas VII Partai Golkar, Selasa.

Upaya penguatan partai-partai yang tergabung dalam KMP, katanya, terus dilakukan. Dalam waktu dekat ini, Presidium KMP akan meresmikan KMP Yogyakarta dan KMP Jawa Tengah.

Aburizal mengatakan, komitmen Partai Golkar untuk terus bergabung dalam KMP bukan didasarkan pada pragmatisme sesaat, melainkan didasarkan alasan bahwa KMP akan menjadi gerakan pembaru yang berkomitmen memperkuat Pancasila, UUD 1945, dan NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika.

Ia menegaskan, kehadiran KMP bukan untuk menghalangi pemerintahan dan bukan untuk menghambat pembangunan era Presiden Joko Widodo.

Namun, menurut dia, justru hal itu memperkuat sistem presidensial di Indonesia serta mendorong akselerasi pembangunan yang diupayakan pemerintahan di bawah Presiden Joko Widodo mampu berjalan efektif.

Jangan eksodus

Keberadaan KMP, menurut dia, akan memperkuat sistem demokrasi di Indonesia. Kehadiran koalisi kubu Prabowo Subianto tersebut dilatarbelakangi keinginan untuk menyederhanakan kekuatan politik nasional menjadi dua kekuatan atau dua tenda besar yang saling bersaing, baik di luar maupun di dalam parlemen.

Aburizal berharap pelaksanaan Musyawarah Nasional (Munas) IX tidak akan kembali mendorong munculnya eksodus kader potensial yang dimiliki partai itu.

”Kami tidak ingin ada lagi eksodus kader-kader potensial dengan mendirikan partai baru,” kata Aburizal.

Menurut dia, fenomena eksodus atau perpindahan kader potensial tersebut menandakan bahwa kedewasaan berdemokrasi di internal partai berlambang pohon beringin itu belum terwujud.

Bukti sejarah yang menunjukkan terjadinya eksodus tersebut adalah pada Munas VI lahir Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), pada Munas VII lahir Partai Gerindra, dan pada Munas VIII lahir Partai Nasdem.

Oleh sebab itu, katanya, agenda Rapimnas VII sebagai bagian dari persiapan Munas IX perlu berfokus pada penguatan soliditas semua kader.

”Strategi Rapimnas kali ini adalah bagaimana kami memantapkan soliditas partai, mendorong persaingan antarkader secara sehat dan demokratis, sekaligus untuk mencegah terjadinya eksodus kader,” katanya.