Selain itu, meminimalisir waktu pelaksanaan proses rekapitulasi suara.
"Hasilnya cepat, tidak perlu menunggu satu bulan. Misalnya pencoblosan selesai jam 13.00, jam 15.00 kita sudah bisa tahu hasilnya," kata Mahfud, dalam diskusi Mengukur Kesiapan Daerah dengan Pilkada e-Voting di Jakarta, Rabu (19/11/2014).
Selain itu, pilkada dengan mekanisme e-voting diyakini mampu menghemat anggaran besar. Ia menyebutkan, hasil kajian yang dilakukan Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) menunjukkan, pilkada dengan mekanisme itu dapat menghemat biaya hingga 40 persen.
"Hanya saja yang perlu didiskusikan adalah bagaimana agar teknologi itu tidak mudah dirusak orang, dihack oleh pihak-pihak tertentu. Agar bagaimana kalau teknologi itu dicurangi kita bisa tahu cara mengungkapnya," kata dia.
Mahfud menambahkan, sebelumnya MK telah mengesahkan pelaksanaan pilkada melalui mekanisme tersebut. Hanya saja, yang perlu menjadi catatan adalah pilkada itu hanya dapat dilaksanakan di daerah yang memang sudah betul-betul siap secara teknologi dan masyarakatnya pun telah teredukasi sistem tersebut.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.