Menurut PDI-P, Jokowi Perlu Naikkan Harga BBM untuk Penuhi Anggaran

JAKARTA, KOMPAS.com — Anggota Fraksi PDI Perjuangan di DPR, TB Hasanuddin, menyatakan, partainya mendukung Presiden Joko Widodo menaikkan harga bahan bakar minyak bukan tanpa alasan. Pertimbangan utamanya, PDI-P mengerti kebutuhan pemerintah pada ketersediaan anggaran untuk merealisasikan janji kampanyenya.

Hasanuddin menjelaskan, pemberian subsidi BBM menjadi beban pemerintah saat akan menggulirkan program pembangunan nasional. Atas dasar itu, dukungan menaikkan harga BBM diberikan dengan harapan pemerintahan Jokowi mampu cepat dan tepat merealisasikan program yang pro pada kesejahteraan rakyatnya.

"Kita (PDI-P) ada pada kesimpulan bahwa pemerintah perlu anggaran cukup untuk mengaplikasikan janji-janjinya," kata Hasanuddin, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (19/11/2014).

Sekretaris Fraksi PDI-P di MPR itu melanjutkan, pihaknya juga tengah menyusun buku putih yang berisi tentang argumentasi PDI-P mendukung pemerintahan Jokowi menaikkan harga BBM. Ia memastikan bahwa tujuan pemerintah adalah untuk mencapai kedaulatan pangan dalam tiga tahun serta mempercepat pembangunan nasional dari sisi infrastruktur dan sumber daya manusia Indonesia.

"Kalau masih terbebani dengan konsumsi (subsidi) BBM, ya kita akan terus-terusan begini. Mungkin dalam 2-3 bulan dampak dari kenaikan BBM masih ada, tapi insya Allah ke depannya akan berjalan baik-baik saja," ujarnya.

Menurut Hasanuddin, tak perlu ada protes berlebihan ketika Presiden Jokowi mengambil kebijakan menaikkan harga BBM. Ia yakin bahwa kebijakan tak populer itu telah dipertimbangkan matang sebelum diambil oleh pemerintah.

"Pak SBY (menjabat) 10 tahun, tujuh kali naikin BBM, Bu Megawati (menjabat) tiga tahun, BBM naik empat kali. Insya Allah selama pemerintahan Jokowi tidak akan sebanyak itu," pungkasnya.