Ketua DPD Apresiasi Presiden Jokowi Tampil Mengumumkan Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman mengapresiasi langkah Presiden Joko Widodo yang mengumumkan secara langsung kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi kepada rakyat. Presiden mengumumkan langsung didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan jajaran kabinet kerja.

”Ini sinyal yang bagus. Pak Jokowi menunjukkan tanggung jawabnya dengan mengumumkan sendiri secara langsung. Beliau secara tidak langsung mengatakan, dirinya telah mendapat mandat dari rakyat. Ini memang pil pahit, tetapi ini dilakukan untuk perbaikan jangka panjang,” kata Irman seperti dikutip Harian Kompas, Selasa (18/11/2014).

Jokowi mengumumkan bahwa mulai 18 November 2014 pukul 00.00 WIB, harga premium ditetapkan dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500. Harga solar ditetapkan dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500.

Dalam catatan Kompas, untuk pertama kalinya pengumuman kenaikan harga BBM dilakukan sendiri oleh presiden, setidaknya sejak era Reformasi.

Sebelumnya, kenaikan harga BBM dilakukan oleh sejumlah menteri, seperti Menteri ESDM, Menteri Keuangan, dan Menteri Koordinator Perekonomian. Sementara itu, pengumuman penurunan harga BBM dilakukan langsung oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tahun 2008 dan tahun 2009.

Saat mengumumkan kenaikan harga BBM bersubsidi tersebut, Presiden didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla dan sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya Menko Perekonomian Sofyan Djalil, Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said, serta Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Andrinof Chaniago.

Dalam penjelasannya, Presiden Jokowi mengatakan bahwa dari waktu ke waktu, bangsa Indonesia kerap dihadapkan pada pilihan-pilihan sulit. Meski demikian, bangsa Indonesia harus memilih dan mengambil keputusan.

Selama ini, kata Presiden, negara membutuhkan anggaran untuk sektor produktif, seperti membangun infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. Namun, anggarannya tidak tersedia karena dihamburkan untuk subsidi BBM yang terus menggelembung setiap tahun.

Bagi masyarakat miskin, Presiden melanjutkan, pemerintah telah menyiapkan program perlindungan sosial berupa paket Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar.