Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

"Kepala BIN Baru Harus Mampu Menangkal Proxy War"

Kompas.com - 12/11/2014, 11:51 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Badan Intelijen Negara ke depannya diprediksi akan berhadapan dengan tantangan yang lebih berat, yakni proxy war. Untuk itu, diperlukan kepala BIN yang mampu menangkal terjadinya serangan proxy war itu.

Hal itu dikatakan pengamat intelijen Susaningtyas Kertopati kepada Kompas.com, Rabu (12/11/2014).

Mantan anggota Komisi I DPR RI itu mengatakan, tren proxy war yang saat ini terjadi tentu berpotensi merongrong kedaulatan NKRI.

“Seyogianya mengerti mengatasi perang non-tradisional sehingga juga paham intelijen pertahanan, keamanan, ekonomi, cyber, bahkan proxy,” kata perempuan yang akrab disapa Nuning itu.

Ia menjelaskan, proxy war merupakan kondisi perang di mana dua pihak yang saling berseteru tidak melakukan kontak serangan secara langsung. Serangan dilakukan dengan menggunakan pihak ketiga sebagai alatnya. Biasanya, kata dia, target serangan proxy war ini adalah sumber daya alam suatu negara.

“Sederhananya, proxy war itu suatu upaya penguasaan SDA kita dengan menggunakan pihak ketiga sehingga tak terasa kehadirannya,” kata dia.

Ia menambahkan, kepala BIN yang baru juga harus memiliki pola kerja yang matang dalam mengelola informasi. Kesalahan dalam mengelola informasi tentu akan berakibat fatal dalam pengambilan suatu kebijakan.

“BIN harus jadi shield negara, dan jadi mata, hidung, telinga presiden sebagai kepala negara dan panglima tertinggi TNI dan Polri untuk menentukan kebijakan politis dan teknis,” katanya.

Nuning mengingatkan bahwa produk intelijen yang diserahkan oleh BIN menjadi salah satu rujukan dalam pengambilan keputusan oleh presiden. Sedianya, informasi yang diolah tentu tidak hanya harus lengkap, tetapi juga harus cepat.

“Salah info atau keterlambatan info ke presiden akan dibayar mahal oleh pemerintah dan menentukan kredibilitas presiden di mana masyarakat dan dunia internasional,” katanya.

Jika dilihat dari ritme kerja Presiden Joko Widodo, ujar Nuning, maka sosok kepala BIN selanjutnya adalah sedikit bicara, tetapi banyak kerja. Meski begitu, ia tetap menekankan bahwa penguasaan atas bidang intelijen, khususnya early detection dan early warning, menjadi sebuah keharusan.

“Bahaya sekali kalau BIN dipimpin oleh orang yang tak punya integritas dan ambivalen dalam loyalitasnya,” katanya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 12 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 11 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Demokrat Anggap Rencana Prabowo Tambah Kementerian Sah Saja, asal...

Nasional
Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Indonesia Digital Test House Diresmikan, Jokowi: Super Modern dan Sangat Bagus

Nasional
Menko Polhukam Harap Perpres 'Publisher Rights' Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Menko Polhukam Harap Perpres "Publisher Rights" Bisa Wujudkan Jurnalisme Berkualitas

Nasional
Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Saksi Sebut Kementan Beri Rp 5 Miliar ke Auditor BPK untuk Status WTP

Nasional
Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Kasus Dugaan Asusila Ketua KPU Jadi Prioritas DKPP, Sidang Digelar Bulan Ini

Nasional
Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Gubernur Maluku Utara Nonaktif Diduga Cuci Uang Sampai Rp 100 Miliar Lebih

Nasional
Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Cycling de Jabar Segera Digelar di Rute Anyar 213 Km, Total Hadiah Capai Rp 240 Juta

Nasional
Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Hindari Konflik TNI-Polri, Sekjen Kemenhan Sarankan Kegiatan Integratif

Nasional
KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

KPK Tetapkan Gubernur Nonaktif Maluku Utara Tersangka TPPU

Nasional
Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Soal Kemungkinan Duduki Jabatan di DPP PDI-P, Ganjar: Itu Urusan Ketua Umum

Nasional
Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Kapolda Jateng Disebut Maju Pilkada, Jokowi: Dikit-dikit Ditanyakan ke Saya ...

Nasional
Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Jokowi dan Prabowo Rapat Bareng Bahas Operasi Khusus di Papua

Nasional
Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Kemenhan Ungkap Anggaran Tambahan Penanganan Papua Belum Turun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com