Antisipasi Krisis Listrik, Pemerintah Bentuk Tim Khusus

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah membentuk satuan tugas atau tim khusus percepatan pembangunan listrik nasional dalam mengantisipasi ancaman krisis listrik. Tim khusus ini dibentuk melalui rapat antar kementerian yang berlangsung di Kantor Wakil Presiden Jakarta, Senin (10/11/2014).

"Keputusan yang ingin saya sampaikan bahwa rapat tadi membentuk satuan tugas atau tim khusus percepatan pembangunan listrik nasional atau tim untuk mengatasi atau menghindari krisis listrik," kata Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Sudirman Said dalam jumpa pers di Kantor Wapres.

Rapat yang dimulai sekitar pukul 14.00 WIB ini dipimpin Wapres Jusuf Kalla dengan dihadiri sejumlah menteri Kabinet Kerja, di antaranya, Menteri Koordinator Kemaritiman Indroyono Soesilo, Menteri Badan Usaha Milik Negara Rini Soemarno, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Agraria Ferry Mursidan Baldan, Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya, serta Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo.

Menurut Sudirman, tidak ada jalan selain melakukan percepatan dalam mengantisipasi krisis listrik. Ia memrediksi Indonesia bisa mengalami krisis listrik dalam dua tahun ke depan jika pemerintah tidak segera melakukan terobosan.

"Jawa masih sedikit aman tapi Sumatera marjinal, tipis sekali, Indonesia timur negatif," sambung Sudirman.

Menurut dia, rapat dengan Wapres siang tadi juga memutuskan bagaimana agar dilakukan penyederhanaan prosedur perizinan terkait pembangunan pembangkit listrik. Kementerian terkait, lanjut dia, setuju untuk memberikan dukungan bagi penyederhanaan izin.

Pemerintah juga mendorong pihak swasta terlibat sebagai independent power producer atau kontraktor penghasil listrik swasta. Untuk mereka, kata Sudirman, PLN akan memperbaiki harga beli listriknya sehingga lebih menarik investor dan memberikan para investor dana lebih untuk melakukan pemeliharaan.

Di samping itu, menurut Sudirman, pemerintah akan melibatkan pihak ketiga yang profesional dalam proses pengadaan pembangkit tenaga listrik. "Bahkan diminta betul-betul menggunakan hitung-hitungan profesional, transparan, supaya para pemain industri ini betul-betul dapat insentif," ujar Sudirman.

Sebelumnya Sudirman menyampaikan bahwa Indonesia dapat mengalami krisis listrik dalam dua tahun jika pemerintah tidak membuat terobosan dalam membangun pembangkit listrik. Menurut Sudirman, setiap pertumbuhan ekonomi 1 persen diperlukan peningkatan suplai listrik 1,5 persen.

Jika ingin meningkatkan pertumbuhan ekonomi hingga 6 persen, maka pemerintah harus membangun pasokan listrik 9 persen. Atas dasar perhitungan itu, menurut Sudirman, pemerintah harus membangun 7.000 megawatt listrik setiap tahunnya. Saat ini, kemampuan nasional baru sebatas membangun 2.000 megawatt per tahun.