Presiden hingga Menteri Tak Kompak soal Sumber Pendanaan "Kartu Sakti" Jokowi

Wakil Presiden Jusuf Kalla menyebutkan bahwa sumber pendanaan itu berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) 2015. "Semua dari APBN, itu kan ada BPJS. Kartu Indonesia Pintar kan, dari wajib belajar dibiayai oleh negara, Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) memang ada anggarannya tahun ini Rp 5 triliun," ujar JK di Jakarta, Sabtu (8/11/2014).

JK membantah bahwa sumber pendanaan itu berasal dari dana tanggung jawab sosial badan usaha milik negara (BUMN). "Tidak ada itu. Bahwa BUMN mau ya silakan saja," ungkap JK.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku sumber dana pencetakan ketiga kartu itu bukan dari APBN, melainkan dari dana CSR BUMN sehingga ia menilai pemerintah tidak perlu berhubungan dengan Dewan Perwakilan Rakyat. (Baca: Mensesneg: Anggaran Cetak KIP, KIS, dan KKS dari CSR BUMN)

"Itu kan sudah jalan, tapi itu kan bantuan dari berbagai pihak. Itu CSR dari BUMN, tidak masuk APBN," ujar Pratikno, saat dijumpai di Hotel Grand Clarion, Makassar, seusai mendampingi Presiden Joko Widodo melakukan blusukan, Rabu (5/11/2014) malam.

Sementara itu, Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan bahwa sumber pendanaan ketiga kartu berasal dari dana bantuan sosial yang masuk dalam APBN. Nilainya mencapai Rp 6,4 triliun.

Presiden Joko Widodo juga mengaku bahwa kartu-kartu itu berasal dari APBN. Namun, Jokowi tidak mengetahui persis komponen yang dipakai dalam anggaran itu.

Tak hanya itu, PDI-P sebagai partai pemerintah pun memastikan anggaran itu berasal dari APBN. PDI-P menilai tidak ada masalah dalam anggaran yang digunakan untuk kartu tersebut. (Baca: PDI-P Sebut Anggaran Kartu Sakti Jokowi dari APBN 2015)

Meski menggunakan APBN, Jokowi menilai dirinya tidak perlu meminta izin dari DPR. "Kita ini ya, maunya kerja cepat, kerjanya cepat. Kalau kerja lambat, nanti begini (sambil tangannya memeragakan gerakan simbol orang bicara). Eh, sudah kerja cepat, masih begini juga (melakukan gerakan yang sama)," keluh Jokowi. (Baca: Jokowi: Kita Inginnya Cepat, tetapi Kenapa DPR Bergerak Lamban?)

Kalaupun harus ke DPR, Jokowi mengaku bahwa kondisi DPR saat ini serba sulit. "Ke DPR, saya harus ke mana? Ketemu dengan siapa? Ke komisi yang mana? Alat kelengkapan Dewan yang mana? Apa saya harus menunggu terus?" jawab dia.

Lalu, dari mana sebenarnya sumber pendanaan tiga "kartu sakti" Jokowi itu?