Yusril Kritik Penggunaan Dana CSR BUMN untuk Program "Kartu Sakti" Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com — Pakar hukum tata negara, Yusril Ihza Mahendra, mempermasalahkan anggaran untuk pengadaan tiga "kartu sakti" Presiden Joko Widodo yang berasal dari corporate social responsibility (CSR) badan usaha milik negara (BUMN).

Menurut dia, penggunaan tersebut salah sasaran karena dana CSR seharusnya diberikan kepada masyarakat lokal. Ia lalu mengaitkan program tersebut dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi.

"Presiden Jokowi harus pikirkan dampak pengambilan dana CSR BUMN bagi masyarakat lokal sekitar kegiatan perusahaan. Dana CSR pasti berkurang atau malah habis tersedot untuk danai program tiga kartu Presiden Jokowi sehingga masyarakat lokal bisa kecewa," kata Yusril melalui keterangan tertulis, Jumat (7/11/2014).

Dana CSR atau dana tanggung jawab sosial perusahaan, kata Yusril, adalah dana yang dialokasikan dari keuntungan perusahaan, termasuk BUMN, untuk masyarakat. Dana itu digunakan sebagai kompensasi kepada masyarakat sekitar atas kegiatan perusahaan di daerah tersebut dengan segala dampaknya.

"Daerah mereka rusak karena ditambang, tapi dana CSR-nya bukan untuk membantu masyarakat lokal, malah dipakai untuk danai program tiga kartu, apalagi program tiga kartu dikaitkan dengan kompensasi kenaikan harga BBM yang bakal dilakukan pemerintah, tidak ada hubungannya," ucap Yusril.

Yusril menambahkan, sebagian besar dana CSR BUMN disalurkan di luar Jawa. Sementara itu, bagian terbesar penerima program Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, dan Kartu Keluarga Sejahtera, menurut dia, justru ada di Pulau Jawa.

"Masyarakat lokal akan tanya, mengapa dana CSR BUMN untuk mereka digunakan untuk kompensasi kenaikan harga BBM? Apa hubungannya?" ucap Yusril.

Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengaku bahwa penerbitan semua kartu itu sama sekali tidak memakan anggaran negara, tetapi dari CSR BUMN. (Baca: Mensesneg: Anggaran Cetak KIP, KIS, dan KKS dari CSR BUMN)

Menurut Pratikno, penggunaan dana CSR BUMN ini hanya untuk sementara. Untuk tahun berikutnya, pengadaan KIS, KIP, dan KKS akan dimasukkan ke dalam anggaran pendapatan dan belanja negara. (Baca: Fadli Zon Ingatkan Jokowi Tak Akali Dana CSR BUMN)