Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi Perintahkan Cari Para Pejabat Penghambat Perizinan untuk Amplop Tebal

Kompas.com - 07/11/2014, 13:56 WIB
Sabrina Asril

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com— Presiden Joko Widodo (Jokowi) "mencium" adanya pejabat nakal dalam proses pembuatan perizinan. Jokowi mengaku akan mengusut pejabat tersebut lantaran membuat proses pengajuan izin bisa sampai bertahun-tahun.

Demikian disampaikan Jokowi saat berdialog dengan sejumlah pemimpin perusahaan dalam acara Kompas 100 CEO Forum, Jakarta, Jumat (7/11/2014).

Jokowi mengaku menemukan berbagai proses pengajuan izin yang berlarut-larut. Misalnya, saat berkunjung ke Sinabung, Sumatera Utara, masyarakat dihadapkan pada persoalan relokasi yang sudah dua tahun tidak juga selesai izinnya.

Selain itu, Jokowi juga mengaku menerima laporan sulitnya izin untuk membangun pembangkit listrik di Sumatera Selatan yang sampai enam tahun.

"Kemarin di rapat saya sampaikan, ada Menteri ESDM, ada problem di Sulawesi Selatan, dia bilang sudah selesai. Saya belum ngomong sudah selesai," seloroh Jokowi.

"Ini masalah apa sih? Ini masalah niat, masalah kemauan mau atau tidak. Hanya itu saja. Saya tahu masalahnya, ininya, amplopnya yang tebal saya tahu," lanjut dia.

Untuk itu, kata Jokowi, ia telah menugaskan Menteri Koordinator Perekonomian untuk menelusuri aksi pemerasan itu.

"Ini nggak boleh diteruskan, saya suruh cari. Tugas Pak Menko untuk cari-cari begini, kalau tidak bisa cari, Presidennya sendiri juga masih sanggup dicari," imbuhnya.

Ke depan, Jokowi menyatakan pemerintah akan menerapkan pusat pelayanan "one stop service" perizinan. Di sana, semua perizinan segala bidang bisa terpusat sehingga tidak lagi diatur oleh kementerian-kementerian.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Langkah Mahfud Membersamai Masyarakat Sipil

Nasional
5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

5 Smelter Terkait Kasus Korupsi Timah yang Disita Kejagung Akan Tetap Beroperasi

Nasional
Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Deretan Mobil Mewah yang Disita di Kasus Korupsi Timah, 7 di Antaranya Milik Harvey Moeis

Nasional
[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

[POPULER NASIONAL] PKS Sebut Surya Paloh Main Cantik di Politik | Ganjar-Mahfud Dapat Tugas Baru dari Megawati

Nasional
Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com