Belum Tunjuk Jaksa Agung, Jokowi Dinilai Belum Tunjukkan Prinsip Kerja

JAKARTA, KOMPAS.com — Cepat atau lambat, waktu yang digunakan Presiden Joko Widodo untuk memilih jaksa agung dinilai dapat menunjukkan seberapa serius ia melaksanakan prinsip kerja. Selain itu, hal tersebut juga menunjukkan seberapa besar tanggung jawab Jokowi dalam bidang hukum di Indonesia.

"Seharusnya, lebih cepat (pemilihan jaksa agung) lebih baik. Itu kan sesuai dengan prinsip kerja Jokowi," ujar pakar hukum Denny Indrayana, saat ditemui seusai menjadi saksi ahli dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi, Jakarta Pusat, Kamis (6/11/2014).

Menurut Denny, tidak ada batas waktu akhir yang ditetapkan terkait kapan seharusnya presiden menunjuk jaksa agung. Namun, menurut dia, akan lebih baik apabila Jokowi segera mengumumkan nama jaksa agung yang baru.

Semakin cepat Jokowi memilih jaksa agung, sebut Denny, akan semakin menunjukkan keseriusan Jokowi dalam menjalankan prinsip kerja.

Seperti diketahui, dalam pidato pelantikan presiden, Jokowi selalu menekankan prinsip kerja dalam pemerintahannya. Bahkan, Jokowi juga menamai kabinetnya sebagai Kabinet Kerja.

Selain itu, semakin cepat Jokowi menunjuk seorang jaksa agung, kata Denny, akan semakin menunjukkan seberapa besar keseriusannya terhadap bidang hukum di Indonesia. Hal itu juga terkait kinerja Kejaksaan Agung dalam menangani kasus-kasus hukum.

"Itu juga menunjukkan bahwa presiden concern terhadap hukum di Indonesia," kata Denny.

Hingga saat ini, Presiden Joko Widodo masih belum menunjuk jaksa agung definitif untuk menggantikan posisi yang ditinggalkan Basrief Arief setelah pensiun. Sejumlah nama sudah diusulkan Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan.

Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy Purdijatno mengungkapkan, mereka yang dicalonkan adalah Wakil Jaksa Agung Andhi Nirwanto, mantan Deputi UKP4 Mas Achmad Santosa, Kepala PPATK M Yusuf, dan politisi Partai Nasdem HM Prasetyo.