Ruhut: PDI-P Jangan Pencitraan Tolak Kenaikan Harga BBM

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Ruhut Sitompul, meminta politisi PDI Perjuangan tidak berpura-pura menolak rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Ruhut, suka tidak suka, rencana tidak populer itu harus didukung oleh PDI-P.

"Aku lihat sekarang PDI-P bagaikan simalakama, dimakan bapak mati, tidak dimakan ibu mati," kata Ruhut di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Rabu (5/11/2014).

Ruhut menjelaskan, Fraksi Partai Demokrat solid mendukung kebijakan pemerintah terkait kenaikan harga BBM. Bagi Ruhut, soliditas dukungan dari partai pendukung akan membantu pemerintah menyukseskan program selama masih berorientasi untuk kebaikan masyarakat.

"Tidak usahlah PDI-P main sinetron tidak mendukung kenaikan (harga) BBM. Rakyat sudah cerdas, sudah tidak eranya lagi pencitraan," ujarnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. Kalla menjelaskan, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif.

Menurut JK, sapaan Kalla, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu tersebarnya Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat terhadap masyarakat secara merata dan signifikan. Beberapa program itu adalah KIS dan KIP.

Terkait rencana itu, muncul penolakan dari dua anggota Fraksi PDI-P di DPR, yaitu Efendi Simbolon dan Rieke Diah Pitaloka. Keduanya secara terbuka menolak rencana kenaikan harga BBM dan meminta pemerintah mencari alternatif lain sebagai cara untuk menghindari defisit anggaran karena beban mensubsidi BBM.