Komisi X DPR RI Bahas Kejanggalan di Program KIP Jokowi

"Tadi saya undang pimpinan Komisi X untuk evaluasi bagaimana pemerintah sekarang bisa menjalankan itu (KIP) karena pemerintah kan harus izin kita," ujar Setya setelah rapat di Kompleks Parlemen, Selasa petang.

Pada dasarnya, DPR RI mengapresiasi positif atas program andalan Jokowi tersebut. Bagi Setya, program bantuan pelayanan pendidikan bagi masyarakat memang sangat dibutuhkan. Namun, ada sejumlah poin yang mesti dibahas bersama legislator.

Dalam kesempatan yang sama, Wakil Ketua Komisi X DPR RI Ridwan Hisam menambahkan, pihaknya belum mengetahui secara rinci program KIP Jokowi. Namun, secara umum, ada yang janggal dalam pelaksanaan program itu.

Berdasarkan APBN 2014, mata anggaran KIP tidak tercantum sehingga perlu pembahasan di parlemen.

"KIP hampir sama dengan BSM (Bantuan Siswa Miskin). Tapi, di APBN sekarang, tak ada mata anggaran KIP sehingga kalau mau di-split mesti mendapat persetujuan DPR dulu untuk mengubah mata anggaran dari BSM ke KIP," ujar Ridwan.

Ridwan memastikan akan memanggil menteri terkait, yakni Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah Anies Baswedan. Kendati demikian, Ridwan belum dapat memastikan kapan komisinya bakal memanggil yang bersangkutan.