Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ketua Komisi XI Pertanyakan Sumber Dana Kartu-kartu dari Jokowi

Kompas.com - 03/11/2014, 23:05 WIB


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi XI DPR RI Fadel Muhammad mempertanyakan sumber anggaran yang digunakan pemerintah untuk pelaksanaan program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Ia merasa bingung karena anggaran untuk program tersebut belum jelas.

"Kita bingung sendiri dari mana anggarannya. Kita belum jelas dari mana anggarannya. Kita belum jelas ini," kata Fadel, Senin (3/11/2014) di Jakarta.

Politisi Partai Golkar itu mengatakan, Menteri Keuangan belum menjelaskan kepada Komisi XI tentang anggaran yang akan dipakai untuk KIS dan KIP. Rencana pertemuan baru akan dilakukan pekan depan.

Meski demikian, ia mengapresiasi program KIS dan KIP itu karena ada bermanfaat bagi masyarakat. "Program itu bagus dan bermanfaat bagi masyarakat. Tapi ya itu tadi, anggarannya di mana?" kata Fadel.

Hari ini Presiden Joko Widodo meluncurkan program KIS dan KIP. Pada peluncuran hari ini, KIS diberikan secara simbolis kepada ratusan masyarakat penerima. Selanjutnya, program KIS akan difokuskan di 19 provinsi atau kabupaten/kota yang disentuh secara bertahap, seperti DKI Jakarta, Mamuju Utara, Jembrana, Pematang Siantar, Kota Kupang, Kota Semarang, dan Kota Balikpapan.

Menteri Kesehatan Nila Moeloek mengatakan, sasaran penerima KIS pada tahun 2014 sekitar 432.000 jiwa. Jumlah tersebut berasal dari 1,7 juta jiwa masyarakat dengan kategori Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang tidak masuk dalam penerima bantuan iuran BPJS Kesehatan.

Sumber dana program KIS adalah dana bantuan sosial yang ada di Kementerian Sosial. Penerima KIS akan terus ditingkatkan secara bertahap. Pada tahun 2015, pemerintah menargetkan penerima KIS mencapai 1,7 juta jiwa atau seluruh masyarakat yang masuk kategori PMKS.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Sumber Antara
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com