Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hasil Lobi, KIH Akan Dapat Belasan Kursi Pimpinan Alat Kelengkapan DPR

Kompas.com - 04/11/2014, 17:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
— Kedua kubu yang berseteru dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai mendapatkan titik temu. Pimpinan fraksi dari fraksi kubu Koalisi Merah Putih (KMP) dan kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH) terus bertemu secara intens untuk mencapai kesepakatan dalam forum lobi.

"Tiga hari ini, kita intensif (bertemu) dengan petinggi Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat untuk mencari jalan keluar dari masalah ini," kata Ketua Fraksi PAN di DPR, Tjatur Sapto Edy, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Tjatur tak memberi jawaban tegas siapa petinggi fraksi dan petinggi partai yang terlibat dalam pertemuan itu. Ia hanya memastikan bahwa kesepakatan antara kedua pihak mulai mengarah kepada titik terang. (Baca: Di "Belakang Layar", KIH-KMP Bertemu 15 Kali untuk Selesaikan Konflik DPR)

"Ada beberapa lobi, sudah ada understanding, sudah ada kesepahaman, sejumlah 'X' bisa masuk," ujarnya.

Saat ditanya arah kesepahaman yang dimaksud, Tjatur juga tak bersedia menjawab secara gamblang. Ia hanya menyebut bahwa arahnya adalah mengubah UU No 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD untuk menambah jumlah pimpinan alat kelengkapan DPR guna menampung aspirasi dari fraksi Koalisi Indonesia Hebat.

Tjatur membantah jika kesepahaman memberikan kursi pimpinan alat kelengkapan DPR kepada KIH disebut sebagai praktik bagi-bagi kursi. Menurut Tjatur, semangatnya tetap pada kebersamaan meski KIH disebutnya hanya mendapat kursi pimpinan yang jumlahnya tak sesuai dengan permintaan awal.

"Semangatnya kebersamaan. Koalisi Indonesia Hebat bisa dapat belasan (kursi pimpinan), tapi sedikit," ucapnya.

Secara terpisah, anggota Fraksi PDI Perjuangan, Srimadji, berharap kisruh di DPR segera selesai. Meski demikian, ia sadar perlu waktu dan upaya yang cukup agar komunikasi intens dapat membuahkan hasil positif.

Bagi Srimadji, DPR sudah waktunya bekerja efektif menjalankan mandat yang diberikan masyarakat. Pekerjaan itu akan berlangsung baik dengan hasil signifikan jika dilakukan bersama tanpa meminggirkan kelompok tertentu.

"Saatnya DPR menata mandat. Kami harap kubu Koalisi Merah Putih menyadari eksistensi tak bisa dilakukan dengan peminggiran dan menang-menangan," ucap Srimadji.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 19 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 18 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Di Sidang SYL, Saksi Akui Ada Pembelian Keris Emas Rp 105 Juta Pakai Anggaran Kementan

Nasional
Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Dede Yusuf Minta Pemerintah Perketat Akses Anak terhadap Gim Daring

Nasional
Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Mesin Pesawat Angkut Jemaah Haji Rusak, Kemenag Minta Garuda Profesional

Nasional
Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Anggota Fraksi PKS Tolak Presiden Bebas Tentukan Jumlah Menteri: Nanti Semaunya Urus Negara

Nasional
Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Usai Operasi di Laut Merah, Kapal Perang Belanda Tromp F-803 Merapat di Jakarta

Nasional
Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Kriteria KRIS, Kemenkes: Maksimal 4 Bed Per Ruang Rawat Inap

Nasional
Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Soroti DPT Pilkada 2024, Bawaslu: Pernah Kejadian Orang Meninggal Bisa Memilih

Nasional
Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Direktorat Kementan Siapkan Rp 30 Juta Tiap Bulan untuk Keperluan SYL

Nasional
Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Setuju Sistem Pemilu Didesain Ulang, Mendagri: Pilpres dan Pileg Dipisah

Nasional
Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Menko Airlangga: Kewajiban Sertifikasi Halal Usaha Menengah dan Besar Tetap Berlaku 17 Oktober

Nasional
Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Serius Transisi Energi, Pertamina Gandeng KNOC dan ExxonMobil Kembangkan CCS

Nasional
Bawaslu Akui Kesulitan Awasi 'Serangan Fajar', Ini Sebabnya

Bawaslu Akui Kesulitan Awasi "Serangan Fajar", Ini Sebabnya

Nasional
Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Kontras Desak Jokowi dan Komnas HAM Dorong Kejagung Selesaikan Pelanggaran HAM Berat Secara Yudisial

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com