Kontras: Polri Cepat Bertindak jika Ada Kasus Berhubungan dengan Penguasa

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) mengkritik tindakan penegakan hukum oleh Polri yang diduga terkait pelanggaran hak asasi manusia (HAM). Koordinator Kontras Hariz Azhar mengatakan, setidaknya ada tiga kasus yang terkait dengan masalah tersebut.

"Sejumlah pengaduan dari masyarakat mengenai proses penyelidikan Polri berpotensi mengkriminalisasi masyarakat dan mengaburkan fakta-fakta yang terjadi," ujar Haris, saat ditemui dalam sebuah diskusi mengenai tantangan kinerja institusi Polri dalam pemerintahan Jokowi-JK, di Cikini, Jakarta Pusat, Selasa (4/11/2014).

Tiga kasus yang disebut Haris ialah kasus pelanggaran terhadap kebebasan berekspresi. Kasus tersebut menimpa MA, seorang warga Ciracas, Jakarta Timur. MA dinilai telah melakukan penghinaan terhadap Presiden Joko Widodo melalui media sosial Facebook.

Menurut Haris, penangkapan MA oleh Bareskrim Polri dinilai berlebihan dan diskriminatif. Haris mengatakan, kasus tersebut mendapat perhatian Polri hanya karena berurusan dengan penguasa.

Padahal, sebut Haris, di sisi lain, banyak kasus penghinaan yang melibatkan kelompok agama minoritas, tetapi tidak mendapat perhatian Polri. Berikutnya adalah dugaan pelanggaran HAM yang dilakukan terhadap para tersangka kasus Jakarta Internasional School (JIS).

Sejumlah tersangka JIS mengadukan penyiksaan dan kekerasan yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya. Kasus terakhir adalah dugaan penyiksaan oleh kepolisian, terhadap Susanto, seorang perwira polisi yang diduga melakukan pembunuhan terhadap atasannya sendiri, AKBP Pamudji, pada 18 Maret lalu.

Atas hal tersebut, Kontras mendesak Kepala Polri untuk mengawasi setiap anggota kepolisian untuk memperhatikan instrumen hukum dan HAM yang berlaku. Kemudian, Kontras pun mendesak Kapolri untuk berani menindak tegas setiap anggota polisi yang terbukti melakukan kekerasan terhadap tersangka.

"Ke depan, Polri harus mampu untuk lebih profesional dan akuntabel, dan menghormati HAM," kata Haris.