Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Titiek Soeharto: Kalau Harga BBM Memang Harus Naik, Ya Naikkan Saja

Kompas.com - 04/11/2014, 10:44 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Wakil Ketua Komisi IV DPR Siti Hediati (Titiek Soeharto) memahami rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Menurut Titiek, kebijakan menaikkan harga BBM bisa ditempuh, tetapi harus dengan pertimbangan dan alasan yang terukur.

"Kalau (harga BBM) memang harus naik, ya naik saja," kata Titiek di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

Politisi Partai Golkar itu melanjutkan, pemerintah juga harus mengantisipasi dampak dari kenaikan harga BBM. Dalam posisi ini, ia menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo telah memulainya dengan meluncurkan program Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera.

"Kasihan rakyat, tetapi ini kan kebijakan pemerintah. Dulu Pak Soeharto mau naikin BBM tidak ramai, cuma Pak Harto dan satu menteri yang tahu," ucapnya.

Sebelumnya, Wakil Presiden Jusuf Kalla menyatakan bahwa pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi. Kalla menegaskan, kenaikan harga BBM akan terjadi pada bulan November ini. (Baca: Jusuf Kalla: Pokoknya Harga BBM Bersubsidi Naik Bulan Ini)

Menurut Kalla, pemerintah harus menaikkan harga BBM untuk mengalihkan subsidi ke sektor yang lebih produktif. Ia menuturkan, pemerintah masih akan mencari waktu yang tepat sambil menunggu KIS dan KIP tersebar.

Subsidi BBM akan dialihkan ke beberapa program lain yang dianggap lebih memberikan manfaat secara merata dan signifikan kepada masyarakat. Beberapa program itu antara lain adalah KIS dan KIP.

"Kenaikan BBM itu mengalihkan subsidi dari konsumtif ke produktif, dan program ini (KIS dan KIP) bukan kompensasi kenaikan BBM, melainkan hasil dari mengalihkan subsidi tersebut," ucap Kalla.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus WNI Terjerat Judi 'Online' di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Kasus WNI Terjerat Judi "Online" di Kamboja Naik, RI Jajaki Kerja Sama Penanganan

Nasional
Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Eks Penyidik KPK: Ponsel Hasto Tidak Akan Disita Jika Tak Ada Informasi soal Harun Masiku

Nasional
Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Soal Duet Anies-Kaesang, Relawan Anies Serahkan ke Partai Pengusung

Nasional
MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

MPR Khawatir Bansos yang Akan Diberikan ke Korban Judi Online Malah Dipakai Berjudi Lagi

Nasional
Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Eks Penyidik KPK: Kasus Harun Masiku Perkara Kelas Teri, Tapi Efeknya Dahsyat

Nasional
Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Siapa Anggota DPR yang Diduga Main Judi Online? Ini Kata Pimpinan MKD

Nasional
Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Eks Penyidik KPK Anggap Wajar Pemeriksaan Hasto Dianggap Politis, Ini Alasannya

Nasional
Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Rupiah Alami Tekanan Hebat, Said Abdullah Paparkan 7 Poin yang Perkuat Kebijakan Perekonomian

Nasional
DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

DPR Sebut Ada Indikasi Kemenag Langgar UU Karena Tambah Kuota Haji ONH Plus

Nasional
Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Punya Kinerja Baik, Pertamina Raih Peringkat 3 Perusahaan Terbesar Fortune 500 Asia Tenggara 2024

Nasional
Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Gugat ke MK, Dua Mahasiswa Minta Syarat Usia Calon Kepala Daerah Dihitung saat Penetapan

Nasional
Satgas Judi 'Online' Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Satgas Judi "Online" Dibentuk, Kompolnas Minta Polri Perkuat Pengawasan Melekat

Nasional
Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi 'Online'

Pemerintah Diminta Fokuskan Bansos Buat Rakyat Miskin, Bukan Penjudi "Online"

Nasional
Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi 'Online'

Pemerintah Diminta Solid dan Fokus Berantas Judi "Online"

Nasional
Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Ada Anggota DPR Main Judi Online, Pengamat: Bagaimana Mau Mikir Nasib Rakyat?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com