Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: KIS, KIP, dan KKS untuk Jaga Daya Beli Masyarakat jika Harga BBM Naik

Kompas.com - 03/11/2014, 14:36 WIB
Icha Rastika

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui bahwa peluncuran Kartu Keluarga Sejahtera, Kartu Indonesia Sehat, dan Kartu Indonesia Pintar merupakan upaya dalam menjaga daya beli masyarakat jika harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi naik.

Jokowi juga menegaskan, peluncuran tiga program ini bertujuan memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan kepada masyarakat.

"Ya, menjaga daya beli, dan yang jelas untuk memberikan pelayanan kesehatan dan pendidikan," kata Jokowi di sela-sela peluncuran kartu Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS) di Kantor Pos Pasar Baru, Jakarta, Senin (3/11/2014).

Mengenai kapan harga BBM akan dinaikkan, Jokowi mengaku belum bisa menyampaikannya. Ia hanya menegaskan bahwa rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi bertujuan meningkatkan kesejahteraan.

"Ini kan urusannya membagikan untuk kesejahteraan," sambung Jokowi.

Setelah diluncurkan hari ini, KIS, KIP, dan KKS bisa langsung digunakan. Kartu ini, menurut Jokowi, akan dibagikan secara bertahap kepada masyarakat yang membutuhkan. Diharapkan, tiga kartu ini sudah dibagikan di 19 provinsi hingga Desember nanti untuk kemudian dilanjutkan tahun depan.

"Kartu ini sudah mulai dikirimkan kepada masyarakat, Kartu Indonesia Sejahtera seperti ini, Kartu Indonesia Pintar seperti ini, Kartu Indonesia Sehat seperti ini. Ini adalah sistem yang memudahkan masyarakat untuk bisa mengakses ke pendidikan, kesehatan, dan juga sistem cash transfer seperti ini," tutur dia.

Simpanan Keluarga Sejahtera akan dibagikan kepada  lebih kurang 1 juta keluarga. Adapun Kartu Indonesia Pintar akan dibagikan kepada 160.000 anak usia sekolah, dan Kartu Indonesia Sehat diberikan kepada hampir 4,5 juta individu di 19 kabupaten/kota di 9 provinsi di Indonesia untuk tahap pertama.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com