Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

DPR Terbelah, PDI-P Minta Maaf kepada Rakyat

Kompas.com - 01/11/2014, 15:08 WIB
Fathur Rochman

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Effendi Simbolon, meminta maaf kepada masyarakat atas adanya dualisme pimpinan dalam Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Effendi merupakan Wakil Ketua Umum DPR versi fraksi kubu Koalisi Indonesia Hebat (KIH).

"Saya minta maaf kepada rakyat Indonesia kalau kondisi seperti saat ini membuat keadaan tidak nyaman," ujar Effendi, dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (1/11/2014).

Effendi mengatakan, kondisi yang timbul saat ini merupakan dinamika yang terjadi di Indonesia, ketika salah satu pihak sangat berambisi untuk memenangi pertarungan dan menguasai DPR.

Menurut Effendi, pihak yang ingin memenangkan pertarungan tersebut telah berlaku culas dengan mengutak-atik peraturan yang di DPR, yakni UU MD3 dan Tata Tertib DPR. Mereka, kata Effendi, tidak bertarung secara adil. (Baca: KIH Minta Jokowi Terbitkan Perppu UU MD3 untuk Pilih Ulang Pimpinan DPR)

"Kalau ingin memenangi pertarungan, bertarunglah di pemilu. Jangan pereteli (peraturan) seperti ini," ucap Effendi.

Ia menambahkan, sikap mosi tidak percaya yang dikeluarkan oleh Koalisi Indonesia Hebat merupakan bentuk perlawanan terhadap sekelompok kekuatan politik yang bergerak tidak sesuai aturan. (Baca: Fraksi Kubu KIH Bacakan Mosi Tidak Percaya kepada Pimpinan DPR)

"Mosi tidak percaya ini sangat serius. Teman-teman sebanyak 247 orang, lebih baik tidak menerima gaji untuk menunjukkan bahwa kita ingin lakukan fungsi yang sesuai dengan tugas DPR, bukan menarik-narik ini dengan kepentingan pragmatis," ucap Effendi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com