Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kerja Sama dengan Angola, Jokowi Klaim Indonesia Hemat Rp 15 Triliun Setahun

Kompas.com - 31/10/2014, 17:26 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Joko Widodo telah menandatangani kerja sama dengan perusahaan minyak asal Angola, Sonangol. Dengan kerja sama itu, Jokowi mengklaim uang negara yang bisa dihemat mencapai Rp 15 triliun.

"Setahun sekitar Rp 15 triliun," ujar Jokowi seusai menandatangani kerja sama dengan Wakil Presiden Angola Manuel Domingos Vicente di Istana Merdeka, Jumat (31/10/2014) siang.

Menteri ESDM Sudirman Said mengatakan, antara Pertamina dan Sonagol akan membentuk perusahaan bersama di Indonesia. Kedua persuahaan itu juga akan membangun kilang di wilayah Indonesia sehingga bisa meningkatkan volume minyak yang diproduksi.

Sudirman memperkirakan, dalam satu hari, diprediksi akan ada 100.000 barrel yang dihasilkan dari kilang minyak tersebut. "Hipotesisnya kalau dapat 100.000 barrel, seperempatnya impor dan kita punya satu perusahaan yang memiliki suplai berkelanjutan, maka tinggal bicara harga. Kalau dapat 100.000 barrel, sehari bisa hemat 2,5 juta dollar," kata Sudirman.

Kerja sama ini, lanjut dia, akan mendorong jalinan kerja sama dengan negara lain. Kerja sama dengan perusahaan minyak Angola, sebut Jokowi, juga sudah dipikirkan dengan matang.

"Artinya, kalau kerja sama negara dengan negara bisa dirasakan manfaatnya untuk rakyat. Kalau nggak, nggak usah teken-teken," ucap Jokowi.

Dalam penandatanganan kerja sama di sektor minyak ini, Jokowi terlihat didampingi Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri ESDM Sudirman Said, dan Plt Dirut Pertamina.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com