Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Romahurmuziy Perintahkan DPW Tak Hadiri Muktamar Kubu Suryadharma

Kompas.com - 28/10/2014, 21:46 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Umum DPP PPP hasil Muktamar VIII Surabaya, M Romahurmuziy, menginstruksikan agar semua pimpinan Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PPP untuk tidak menghadiri Muktamar VIII yang akan dilaksanakan kubu Suryadharma Ali pada 30 Oktober mendatang. Menurut dia, hasil muktamar yang sah adalah yang digelarnya di Surabaya pada 15-18 Oktober lalu.

"Karena itu, saya selaku Ketum menyerukan seluruh kader dan fungsionaris PPP untuk tetap di tempatnya masing-masing," kata Rommy, saat menggelar rapat pimpinan nasional di Hotel Crown Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Rommy beralasan, pengurus harian DPP PPP hasil Muktamar Surabaya telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia pada hari ini. Pengesahan ini juga menjadi legitimasi bahwa konflik di internal PPP sudah selesai.

"Pengesahan ini juga sekaligus meniadakan rencana pelaksanaan Muktamar 30 Oktober 2014 karena tidak memiliki legitimasi hukum maupun organisasi yang dibenarkan menurut peraturan perundangan maupun AD/ART PPP," ujarnya.

Lebih jauh, ia menginstruksikan kepada semua DPW untuk menggelar rapat pimpinan wilayah pada 30 Oktober mendatang. Adapun agenda rapimwil itu ialah melanjutkan dan menindaklanjuti hasil Muktamar Surabaya dan sekaligus melakukan penegasan tidak adanya muktamar di Jakarta.

"(Rapimwil) akan dihadiri seluruh sekretaris dewan pimpinan cabang se-Indonesia dengan dihadiri pengurus harian DPP," kata Rommy.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

PDI-P Sebut Prabowo-Gibran Bisa Tak Dilantik, Pimpinan MPR Angkat Bicara

Nasional
Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Cak Imin Sebut Pemerintahan Jokowi Sentralistik, Kepala Daerah PKB Harus Inovatif

Nasional
Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Pemerintah Akan Pastikan Status Tanah Warga Terdampak Erupsi Gunung Ruang serta Longsor Tana Toraja dan Sumbar

Nasional
Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Ahmed Zaki Daftarkan Diri ke PKB untuk Pilkada DKI, Fokus Tingkatkan Popularitas

Nasional
Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Sengketa Pileg, Golkar Minta Pemungutan Suara Ulang di 36 TPS Sulbar

Nasional
Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Mendagri Sebut Biaya Pilkada Capai Rp 27 Triliun untuk KPU dan Bawaslu Daerah

Nasional
Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Airin Ingin Bentuk Koalisi Besar untuk Mengusungnya di Pilkada Banten

Nasional
Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Sebut Warga Ingin Anies Balik ke Jakarta, Nasdem: Kinerjanya Terasa

Nasional
Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Caleg PSI Gugat Teman Satu Partai ke MK, Saldi Isra: Berdamai Saja Lah

Nasional
Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Irigasi Rentang Targetkan Peningkatan Indeks Pertanaman hingga 280 Persen

Nasional
Kuasa Hukum Caleg Jawab 'Siap' Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Kuasa Hukum Caleg Jawab "Siap" Terus, Hakim MK: Kayak Latihan Tentara, Santai Saja...

Nasional
Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Heboh Brigadir RAT Jadi Pengawal Bos Tambang, Anggota DPR: Tak Mungkin Atasan Tidak Tahu, Kecuali...

Nasional
Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Geledah Setjen DPR dan Rumah Tersangka, KPK Amankan Dokumen Proyek hingga Data Transfer

Nasional
Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Ditegur MK Tak Serius Ikuti Sidang, KPU Mengaku Punya Banyak Agenda

Nasional
Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Korlantas Sebut Pelat Khusus “ZZ” Terhindar Ganjil-Genap Jika Dikawal

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com