Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bahas Internal PPP, Romahurmuziy Temui Menhuk dan HAM

Kompas.com - 28/10/2014, 16:47 WIB
Ambaranie Nadia Kemala Movanita

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Umum DPP Partai Persatuan Pembangunan hasil Muktamar VIII di Surabaya, Romahurmuziy, mendatangi Gedung Kementerian Hukum dan HAM, Jakarta, Selasa (28/10/2014).

Saat dikonfirmasi, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly menyatakan bahwa kedatangan Rommy terkait urusan internal PPP.

"Urusan partai, internal," ujar Laoly sambil berjalan menuju mobil dinasnya.

Saat ditanya apakah pertemuan tersebut membahas struktur kepengurusan baru PPP, Laoly membenarkan. Namun, Laoly tidak menjawab pertanyaan lainnya karena harus segera menghadiri pertemuan dengan Presiden Joko Widodo di Istana.

Selasa siang, Romahurmuziy terlihat tergesa-gesa melewati metal detector yang terpasang di pintu gedung tersebut. Ia mengaku kedatangannya hanya sekadar berkunjung.

"Main-main saja," ujar Romy.

Hingga saat ini, masih ada dua kepemimpinan di PPP, yakni Suryadharma Ali dan Romahurmuziy. Sebelumnya, setelah terjadi aksi saling pecat, dua kubu tersebut sempat mendaftarkan kepengurusan ke Kemenhuk dan HAM. Ketika itu, belum digelar Muktamar PPP di Surabaya.

Namun, Menhuk dan HAM saat itu, Amir Syamsuddin, menyebut bahwa pihaknya tidak mau menetapkan kepengurusan mana pun. Pihaknya masih menunggu masalah di internal PPP selesai. Jika tidak bisa selesai secara internal, sengketa bisa diselesaikan lewat jalur hukum. (Baca: Kemenhuk dan HAM Tunggu Konflik Internal PPP Selesai untuk Sahkan Kepengurusan)

Setelah muktamar di Surabaya, PPP kubu Romahurmuziy sempat menyatakan akan mendaftarkan kepengurusan paling lambat 1 November 2014. Kubu Suryadharma juga akan menggelar muktamar di Jakarta.

Kubu Romahurmuziy memutuskan bergabung dengan Koalisi Indonesia Hebat, sementara kubu Suryadharma merasa bahwa PPP tetap berada di Koalisi Merah Putih.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com