Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ceu Popong Komentari 8 Menteri Perempuan di Kabinet Jokowi

Kompas.com - 27/10/2014, 23:43 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Partai Golongan Karya Popong Otje Djundjunan mengapresiasi kehadiran 8 menteri perempuan di Kabinet Kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla. Untuk para menteri itu, ada pesan dan harapan dari perempuan yang menjadi anggota DPR tertua dan memimpin sidang paripurna penentuan pimpinan DPR pada beberapa waktu lalu itu.

"Sebagai seorang perempuan, tentunya saya berterima kasih dan bersuka cita karena secara kuantitas bertambah. Apa secara kualitas juga bertambah kita lihat saja nanti kinerjanya," kata Ceu Popong, panggilan anggota DPR ini, di Jakarta, Senin (27/10/2014).

Perempuan yang menjadi anggota DPR sejak 1987 tersebut mengakui tidak ada aturan khusus tentang komposisi perempuan di eksekutif. Terlebih lagi, penentuan menteri merupakan salah satu hak prerogatif Presiden.

Sebagai jabatan politis, kata Popong, posisi menteri bisa diisi lelaki maupun perempuan dengan latar belakang beragam. "(Tapi) memang baru pertama kali dalam sejarah ada delapan orang perempuan yang duduk sebagai menteri dalam pemerintah. Ini sebuah pencapaian tersendiri, kalau menurut saya," kata dia.

Popong berharap para menteri perempuan ini melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai posisi dan jabatan masing-masing. "Baik laki-laki maupun perempuan jika sudah ditempatkan dalam sebuah posisi atau jabatan, laksanakanlah tugas dengan sebaik mungkin. Karena tanggung jawab itu luas maknanya," kata dia.

Dalam Kabinet Kerja Jokowi-JK periode 2014-2019, terdapat delapan menteri perempuan. Mereka adalah Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani; Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti; dan Menteri Luar Negeri Retno Lestari Priansari.

Lalu, Menteri BUMN Rini M Soemarno; Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya; Menteri Kesehatan Nila F Moeloek; Menteri Sosial Khofifah Indra Parawansa; serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com