Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Juga Lantik Wamenlu dan Wamenkeu

Kompas.com - 27/10/2014, 12:35 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Selain melantik 34 menteri, Presiden Joko Widodo juga melantik dua wakil menteri dalam Kabinet Kerja. Mereka, yakni AM Fachri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan.

Mereka diangkat berdasarkan Keputusan Presiden RI nomor 187/N/2014 tentang pengangkatan Wakil Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Keuangan.

"Mengangkat Saudara AM Fachri sebagai Wakil Menteri Luar Negeri dan Saudara Mardiasmo sebagai Wakil Menteri Keuangan. Keputusan Presiden mulai berlaku sejak saat pelantikan," ujar pejabat Kementerian Sekretaris Negara saat membacakan surat Keppres tersebut.

Setelah Keppres dibacakan, kedua Wakil Menteri tersebut juga mengucapkan sumpah jabatannya untuk bekerja sebaik-baiknya dan tidak menerima hadiah dalam bentuk apa pun serta tetap menjaga kesetiaan terhadap Undang-undang Dasar 1945. Para wakil menteri juga disumpah untuk tetap setiap kepada nusa dan bangsa dan memenuhi segala kewjaiban yang diberikan.

Mardiasmo sebelumnya adalah Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan. Sementara Fachir adalah wakil menteri yang berasal dari kalangan profesional. Dia sempat menjadi Duta Besar Mesir pada tahun 2006.

Setelah pelantikan wamen, Presiden dan Ibu Negara, Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta istri, serta seluruh undangan yang hadir lalu memberikan ucapan selamat kepada seluruh anggota Kabinet Kerja. (baca: Inilah Susunan Kabinet Kerja Jokowi-JK)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 29 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Kejagung: Kadis ESDM Babel Terbitkan RKAB yang Legalkan Penambangan Timah Ilegal

Nasional
Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Kejagung Tetapkan Kadis ESDM Babel dan 4 Orang Lainnya Tersangka Korupsi Timah

Nasional
Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Masuk Bursa Gubernur DKI, Risma Mengaku Takut dan Tak Punya Uang

Nasional
Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Sambut PKB dalam Barisan Pendukung Prabowo-Gibran, PAN: Itu CLBK

Nasional
Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Dewas KPK Minta Keterangan SYL dalam Dugaan Pelanggaran Etik Nurul Ghufron

Nasional
Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Soal Jatah Menteri PSI, Sekjen: Kami Tahu Ukuran Baju, Tahu Kapasitas

Nasional
Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Cinta Bumi, PIS Sukses Tekan Emisi 25.445 Ton Setara CO2

Nasional
Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Menpan-RB Anas Bertemu Wapres Ma’ruf Amin Bahas Penguatan Kelembagaan KNEKS

Nasional
Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Banyak Caleg Muda Terpilih di DPR Terindikasi Dinasti Politik, Pengamat: Kaderisasi Partai Cuma Kamuflase

Nasional
PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

PKB Sebut Pertemuan Cak Imin dan Prabowo Tak Bahas Bagi-bagi Kursi Menteri

Nasional
Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan 'Nasib' Cak Imin ke Depan

Fokus Pilkada, PKB Belum Pikirkan "Nasib" Cak Imin ke Depan

Nasional
Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Kritik Dukungan Nasdem ke Prabowo, Pengamat: Kalau Setia pada Jargon “Perubahan” Harusnya Oposisi

Nasional
Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Megawati Tekankan Syarat Kader PDI-P Maju Pilkada, Harus Disiplin, Jujur, dan Turun ke Rakyat

Nasional
Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Langkah PDI-P Tak Lakukan Pertemuan Politik Usai Pemilu Dinilai Tepat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com