Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Parpol Koalisi Diminta Tak Tekan Jokowi dalam Susun Kabinet

Kompas.com - 25/10/2014, 14:48 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Padjajaran (Fisipol Unpad) Obsatar Sinaga menilai ada tarik menarik antar-partai pendukung yang membuat Presiden Joko Widodo (Jokowi) lamban mengumumkan susunan kabinetnya.

Menurut Obsatar, tarik menarik di kabinet semakin kencang setelah partai Koalisi Indonesia Hebat gagal menguasai parlemen.

"Kader partai pendukung Jokowi tidak mendapat posisi di parlemen, makanya mereka meminta tempat di kabinet," kata Obsatar, saat dihubungi, Sabtu (25/10/2014).

Selain itu, kata Obsatar, tarik menarik juga terjadi setelah ada rekomendasi dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait calon menteri yang berpotensi bermasalah. Akhirnya, kata dia, susunan kabinet kembali diubah dan perlu ada kesepakatan ulang dari partai pendukung.

Dalam analisanya, Obsatar menduga partai pendukung Jokowi meminta lebih dari satu kursi jika tak mendapat posisi menteri koordinator. Permintaan ini tentu bukan perkara mudah untuk dipenuhi sehingga negosiasi kembali terjadi dan memakan waktu.

"Ada kepentingan partai setelah nama-nama yang disusun ditolak KPK. Harusnya Jokowi jangan ditekan, karena dia pilihan rakyat," ujarnya.

Sejak Jumat (24/10/2014) malam hingga Sabtu dini hari, para pewarta di Istana berkumpul karena ada informasi bahwa Jokowi akan mengumumkan kabinetnya. (baca: Jokowi Sebut Penilaian KPK Jadi Alasan Belum Umumkan Kabinet)

Bahkan, pada Rabu (23/10), sudah disiapkan panggung yang rencananya akan dipakai untuk mengumumkan kabinet. (baca: Tempat Pengumuman Kabinet Jokowi di Tanjung Priok Dibongkar)

Terakhir, mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan, pengumuman kabinet akan dilakukan pada Minggu (26/10/2014) petang.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 5 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Sempat Berkelakar Hanif Dhakiri Jadi Menteri, Muhaimin Bilang Belum Ada Pembicaraan dengan Prabowo

Nasional
PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

PKS Janji Fokus Jika Gabung ke Prabowo atau Jadi Oposisi

Nasional
Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Gerindra Ungkap Ajakan Prabowo Buat Membangun Bangsa, Bukan Ramai-ramai Masuk Pemerintahan

Nasional
PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

PKB Terima Pendaftaran Bakal Calon Kepala Daerah Kalimantan, Salah Satunya Isran Noor

Nasional
ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

ICW Sebut Alasan Nurul Ghufron Absen di Sidang Etik Dewas KPK Tak Bisa Diterima

Nasional
Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasdem Kaji Duet Anies-Sahroni di Pilkada Jakarta

Nasional
PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

PDI-P Tuding KPU Gelembungkan Perolehan Suara PAN di Dapil Kalsel II

Nasional
Demokrat Tak Ingin Ada 'Musuh dalam Selimut' di Periode Prabowo-Gibran

Demokrat Tak Ingin Ada "Musuh dalam Selimut" di Periode Prabowo-Gibran

Nasional
Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Maju di Pilkada Jakarta atau Jabar, Ridwan Kamil: 1-2 Bulan Lagi Kepastiannya

Nasional
Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Demokrat Harap Tak Semua Parpol Merapat ke Prabowo Supaya Ada Oposisi

Nasional
Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Bingung dengan Objek Gugatan PDI-P di PTUN, KPU Belum Tahu Mau Jawab Apa

Nasional
Gugat Dewas ke PTUN hingga 'Judicial Review' ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Gugat Dewas ke PTUN hingga "Judicial Review" ke MA, Wakil Ketua KPK: Bukan Perlawanan, tapi Bela Diri

Nasional
Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Sengketa Pileg, PPP Klaim Suara Pindah ke Partai Lain di 35 Dapil

Nasional
Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Pemerintah Akan Bangun Sekolah Aman Bencana di Tiga Lokasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com