Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengumuman Kabinet Batal Lagi, Pembicaraan Disebut Alot

Kompas.com - 25/10/2014, 00:42 WIB
Icha Rastika

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Pembahasan soal nama-nama calon menteri untuk Kabinet Trisakti memperlihatkan gelagat alot. Pengumuman pun dipastikan mundur, dengan rencana terbaru pada Minggu (26/10/2014) petang.

Kealotan pembahasan sudah mulai terlihat pada Jumat (24/10/2014) sekitar pukul 23.00 WIB. Saat itu iring-iringan mobil Wakil Presiden Jusuf Kalla beranjak dari Istana Wakil Presiden ke Istana.

Melihat pergerakan tersebut, wartawan mencoba menggali informasi dari staf JK apakah wakil presiden sudah bersiap pulang. "Belum. Masih alot (pembicaraan soal kabinet)," kata salah satu staf JK, selewat pukul 23.00 WIB.

Iring-iringan mobil JK ternyata memang hanya beranjak ke Istana Presiden. Sebelumnya, sekitar pukul 20.00 WIB, Kalla beranjak dari kantornya ke Kantor Presiden dengan berjalan kaki.

Sementara itu, mantan Deputi Tim Transisi Andi Widjajanto mengabarkan kemungkinan pengumuman kabinet baru akan dilakukan pada Minggu (26/10/2014) petang. Kabar itu dia sampaikan saat dicegat wartawan Jumat menjelang tengah malam.

Pengumuman kabinet terus tertunda karena beragam sebab. Presiden Joko Widodo setidaknya sudah menyebutkan alasan penundaan adalah menunggu hasil penilain dari Komisi Pemberantasan Korupsi atas 8 nama calon pengganti.

Sebelumnya, KPK sudah memberikan penilaian untuk daftar awal kandidat calon menteri kabinet Jokowi-JK. Dari daftar awal itu, 8 nama dinyatakan mendapat rapor merah, dengan beberapa nama lain disebut mendapat rapor kuning.

Selain itu, sempat pula muncul pernyataan pengumuman kabinet akan menunggu pertimbangan dari DPR, dengan merujuk Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara. Namun, Andi pada Jumat petang memastikan pengumuman kabinet tak akan menunggu pertimbangan dari DPR.

Hingga Andi memastikan pengumuman kabinet baru akan dilakukan pada Minggu petang, baik Jokowi maupun Kalla belum terlihat keluar dari Istana Kepresidenan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com