Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Koalisi Indonesia Hebat Minta 16 Kursi Pimpinan Komisi dan Badan di DPR

Kompas.com - 23/10/2014, 21:28 WIB
Dani Prabowo

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Koalisi Indonesia Hebat (KIH) meminta jatah 16 kursi pimpinan komisi dan badan di DPR. Politisi PDI Perjuangan Aria Bima mengatakan, angka 16 kursi pimpinan dianggap ideal karena PDI-P yang memimpin KIH merupakan pemenang pemilu. Menurut dia, pembagian kursi pimpinan seharusnya dilakukan secara proporsional dengan musyawarah mufakat.

"Kalau dihitung, KIH plus PPP proporsional itu kan dapatnya enam pimpinan komisi dan badan, serta 25 wakil ketua. Itu proporsional murni sesuai perolehan suara," kata Aria di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (23/10/2014).

Aria mengatakan, KIH telah berkompromi dengan Koalisi Merah Putih soal jatah pimpinan tersebut. Menurut dia, KIH akhirnya hanya meminta jatah 16 kursi pimpinan pada alat kelengkapan Dewan (AKD). Jumlah tersebut mewakili jumlah komisi serta badan yang ada di DPR.

"Kalau mau dipaksakan, ya sudahlah, kita perhitungkan 16 (kursi). Jadi, itu hanya ketua di masing-masing pimpinan komisi dan badan. Menurut saya, ini masuk akal dan realistis. Kalau dari 47 itu pun hanya sekitar sepertiga,” ujarnya.

Akan tetapi, kata Aria, KMP tak bersedia memenuhi permintaan KIH. Menurut dia, KMP hanya bersedia memberikan jatah enam kursi pimpinan untuk KIH.

"Enam itu dibagi untuk KIH. Gila, enam dari 47 (kursi) pimpinan. Saya tawar minimal 16 (kursi). Kalau enggak, ya enggak usah semua," kata Aria.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati terkait Susunan Kabinet

Nasional
Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Soal Dukungan PKB untuk Khofifah, Cak Imin: Kalau Daftar, Kita Sambut

Nasional
Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang 'Toxic'

Jubir Sebut Luhut Hanya Beri Saran ke Prabowo soal Jangan Bawa Orang "Toxic"

Nasional
Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Muslimat NU Kirim Bantuan Kemanusiaan Rp 2 Miliar ke Palestina

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Projo: Nasihat Bagus

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Projo: Nasihat Bagus

Nasional
Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Buktikan Kinerja Unggul, Pertamina Hulu Energi Optimalkan Kapabilitas Perusahaan

Nasional
Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Gerindra Sebut Jokowi Justru Dorong Prabowo untuk Bertemu Megawati

Nasional
Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Tak Cemas Lawan Kandidat Lain pada Pilkada Jatim, Khofifah: Kenapa Khawatir?

Nasional
Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Khofifah Tolak Tawaran Jadi Menteri Kabinet Prabowo-Gibran, Pilih Maju Pilkada Jatim

Nasional
Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Soal Duetnya pada Pilkada Jatim, Khofifah: Saya Nyaman dan Produktif dengan Mas Emil

Nasional
Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Pertamina Goes To Campus, Langkah Kolaborasi Pertamina Hadapi Trilema Energi

Nasional
Respons Luhut Soal Orang 'Toxic', Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Respons Luhut Soal Orang "Toxic", Golkar Klaim Menterinya Punya Karya Nyata

Nasional
Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Ditanya Soal Progres Pertemuan Prabowo-Megawati, Gerindra: Keduanya Mengerti Kapan Harus Bertemu

Nasional
Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Gerindra Tangkap Sinyal PKS Ingin Bertemu Prabowo, tapi Perlu Waktu

Nasional
Mencegah 'Presidential Club' Rasa Koalisi Pemerintah

Mencegah "Presidential Club" Rasa Koalisi Pemerintah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com