Jokowi Tak Boleh Abaikan Masukan KPK soal Calon Menteri Bertanda Kuning dan Merah

Tantowi mengatakan, Jokowi harus segera mengganti nama-nama yang dianggap bermasalah itu dengan calon baru. Menurut Tantowi, hal ini tak akan mudah dilakukan Jokowi mengingat ada tarik-menarik kepentingan politik dalam menempatkan seseorang sebagai menteri.

"Nama-nama (yang bermasalah) itu kan kadung bocor ke masyarakat. Apabila Jokowi tidak menggantinya, tentu harus siap menghadapi KPK," kata Tantowi kepada Kompas.com, Kamis (23/10/2014).

Menurut dia, penilaian KPK tidak dapat diabaikan karena merupakan hasil penelusuran rekam jejak. Terlebih lagi, kata dia, Ketua KPK Abraham Samad telah mengingatkan Jokowi untuk mengindahkan masukan KPK.

Tantowi menambahkan, Jokowi harus peka terhadap peringatan yang diberikan KPK. Apabila calon menteri yang telah ditandai terpilih dan KPK membuktikan omongannya, itu akan menghambat kinerja pemerintahan Jokowi.

"Rekomendasi ini harus diindahkan apabila Jokowi tidak ingin dicap tidak responsif. Memang tidak mudah karena pasti akan terjadi tarik-menarik kepentingan ketika akan menggantinya," ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Abraham Samad mengatakan, jika tetap memasukkan nama-nama calon dengan tanda merah dan kuning dalam kabinetnya, hal itu berisiko bagi Jokowi.

"Artinya, kalau merah tidak lama lagi, mungkin satu tahun (akan ditetapkan sebagai tersangka korupsi). Kalau kuning, mungkin dua tahun lagi. Tetapi, yang jelas, antara yang diberi tanda merah dan kuning itu tidak boleh jadi menteri," kata Samad, di Gedung KPK, seusai bertemu dengan Jokowi di Istana Presiden.

Sebelumnya, Jokowi menyebutkan, ada delapan nama yang dinilai tidak layak menjadi menteri dalam kabinetnya. Hal itu dikatakan Jokowi di Istana Merdeka, Rabu (22/10/2014).

"Kemarin kan kami menyampaikan itu (nama-nama calon menteri) kepada KPK dan PPATK. Ada delapan nama yang tidak diperbolehkan," ujar Jokowi.

Jokowi enggan menyebutkan siapa saja dan dugaan kasus yang melibatkan delapan nama itu, termasuk latar belakang kedelapannya, apakah dari kalangan profesional atau partai politik.

"Tidak bisa saya sebutkan," ujar Jokowi.