Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini Kilah Orang Dekat Jokowi soal Batalnya Pengumuman Kabinet

Kompas.com - 22/10/2014, 22:37 WIB
Indra Akuntono

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com — Batalnya pengumuman kabinet pemerintahan Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, Rabu (22/10/2014) malam, memunculkan banyak spekulasi. Belum ada penjelasan pasti mengenai pembatalan pengumuman kabinet tersebut.

"EO-nya terlalu bersemangat," kata Andi Widjajanto, saat dikonfirmasi, Rabu malam. Dia adalah orang dekat Jokowi yang selalu mendampingi sejak di Tim Transisi dan pada saat seleksi calon menteri.

Andi tak menjelaskan lebih gamblang mengenai EO yang dia maksud. Ia juga memilih tak menjawab pertanyaan selanjutnya.

Secara terpisah, orang dekat Jokowi lainnya, Hasto Kristiyanto, menjelaskan, pengumuman kabinet Jokowi dibatalkan karena masih menunggu pertimbangan DPR mengenai perubahan nomenklatur kabinet.

Hasto memastikan, penundaan pengumuman kabinet dilakukan untuk menjamin bersihnya menteri-menteri Jokowi dari masalah pada masa lalu maupun sandungan Undang-Undang Kementerian Negara.

"Kami memahami ada penasaran dari masyarakat untuk pengumuman kabinet Pak Jokowi, tapi kami tak mau tabrak UU. Dalam kepentingan kabinet yang efektif dan bersih, pengumuman tak akan disampaikan hari ini," lanjut Hasto.

Seperti diberitakan sebelumnya, kabinet Jokowi sempat bakal diumumkan pada Rabu pukul 20.00 WIB, di Tanjung Priok, Jakarta Utara. Pasukan Pengamanan Presiden telah berjaga di lokasi sejak Rabu pagi. Sudah ada pula persiapan berikut panggung dan perlengkapannya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

[POPULER NASIONAL] Prabowo Minta yang Tak Mau Kerja Sama Jangan Ganggu | Yusril Sebut Ide Tambah Kementerian Bukan Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com