Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Temui Jokowi, Yuddy Chrisnandi Berharap Bisa Jadi Menteri

Kompas.com - 21/10/2014, 17:59 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Hati Nurani Rakyat Yuddy Chrisnandi menemui Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Selasa (21/10/2014) sore. Kedatangannya atas permintaan mantan Deputi Tim Transisi Jokowi-Jusuf Kalla, Andi Widjayanto dan Hasto Kristyanto.

Seusai bertemu dengan RI-1, Yuddy mengaku bahwa dalam pertemuan itu, ia mengobrol santai dengan Jokowi soal kampanye lalu. Ia tidak menjelaskan apakah pertemuan itu juga membahas soal menteri-menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi.

Saat ditanya soal komposisi menteri dari Hanura, Yuddy mengaku belum mengetahuinya. Namun, mantan politisi Partai Golkar ini berharap masuk dalam kabinet yang tengah dibentuk oleh Jokowi. "Ya, mudah-mudahan," kata Yuddy yang mengaku telah ditunjuk oleh Ketua Umum Hanura Wiranto sebagai calon menteri dari Hanura.

Teka-teki soal waktu pengumuman kabinet Jokowi hingga kini masih misterius. Jokowi hanya menyebutkan kepada publik bahwa dia akan menyampaikan nama-nama menteri pilihannya di sebuah tempat khusus. Akan tetapi, Jokowi tidak menyebutkan lokasi tersebut.

Jokowi menyatakan bahwa kabinet akan secepatnya diumumkan. Sebelumnya, Jokowi juga sudah menyerahkan nama-nama calon menteri kepada Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Dari hasil penelusuran rekam jejak dua lembaga itu, Jokowi mengaku sudah mencoret nama calon menteri bermasalah.

Sejak Selasa siang ini, sejumlah tamu datang menemui Jokowi. Pertemuan itu diduga terkait pengumuman calon menteri. Selain Yuddy, mereka yang datang adalah Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar; politisi PDI-P, Aria Bima, Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia Mirza Adityaswara; mantan Kepala Badan Intelijen Negara, AM Hendropriyono; mantan KSAD, Ryamizar Ryacudu; cendekiawan Muslim, Komaruddin Hidayat; dan mantan Menteri Koordinator Perekonomian, Chairul Tanjung.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Modifikasi Cuaca Akan Dilakukan untuk Kurangi Intensitas Hujan di Sumbar

Nasional
KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

KPK Periksa Sekjen DPR RI Indra Iskandar

Nasional
Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com