Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Dahlan Iskan dan "Dua Kartu Kuning" dari SBY

Kompas.com - 19/10/2014, 09:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis

KOMPAS.com — Dari banyaknya menteri dan kepala lembaga negara yang bekerja di bawah pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, bisa jadi Menteri BUMN Dahlan Iskan-lah yang paling sering disindir bahkan ditegur langsung Presiden SBY.

Dahlan dinilai sering mbalelo dengan mengambil tindakan dan kebijakan yang kontroversial. Teguran SBY itu rupanya sangat melekat bagi Dahlan.

Mantan Direktur Utama PLN itu bahkan sempat enggan memberikan testimoni soal sosok SBY dari tiga tahun menjadi menterinya. Dia baru membuka suara setelah disinggung soal edaran Presiden berisi teguran untuknya.

"Oh iya, saya dapat dua kartu kuning dari Presiden. Ya wajarlah, enggak apa-apa," kata Dahlan santai. Dia mengatakan, SBY memang tidak pernah marah besar dengan kata-kata bernada tinggi.

Menurut Dahlan, SBY lebih senang menegur menterinya lewat surat, berisi teguran tertulis. Dua surat teguran itulah yang menjadi kado tak terlupakan bagi Dahlan.

Dua kartu kuning

Pada 2012, Dahlan dikabarkan mendapat teguran tertulis dari Presiden SBY melalui Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Gara-garanya adalah tindakan kontroversial Dahlan mulai dari "aksi gebrak-gebrak" di pintu tol hingga kebijakan memecat direksi badan usaha milik negara yang membuat pria kelahiran Magetan, 17 Agustus 1951, itu digugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Pada tahun yang sama, Dahlan juga sempat membuat Presiden SBY geram. Peristiwa ini terjadi setelah kunjungan kerja di Nusa Tenggara Barat.

Saat itu, rombongan Presiden SBY sudah bersiap meninggalkan lokasi kunjungan, para menteri yang mendampingi sudah masuk mobil untuk mengikuti SBY menuju tempat peristirahatan, kecuali Dahlan.

Pemenang konvensi calon presiden Partai Demokrat yang akhirnya gagal diajukan partai besutan SBY itu justru sibuk berfoto bersama masyarakat dan pergi ke lokasi lain. Dahlan tidak mengikuti rombongan Presiden.

Namun, teguran tertulis kedua bagi Dahlan baru tiba menjelang akhir masa jabatan sebagai menteri. Sekretaris Kabinet Dipo Alam mengeluarkan surat edaran agar para menteri tidak mengambil kebijakan kontroversial menjelang akhir pemerintahan.

Presiden SBY juga menyebut ada 10 menteri yang mendapat rapor merah. Salah satunya dikabarkan adalah Dahlan Iskan yang saat itu disorot Presiden lantaran masih saja suka memecat direksi BUMN.

Meski sering kena "semprit", Dahlan rupanya tak mau mengingatnya. "Aku, kalau yang begitu-begituan saya lupakan," ucap Dahlan.

Kendati sering berbeda sikap dengan Presiden, Dahlan mengaku ada satu hal positif yang dilihatnya dari SBY. Presiden keenam RI itu, ujar dia, telah memberikan iklim BUMN yang positif dengan tidak melakukan intervensi.

"Jadi BUMN bisa melakukan aktivitas korporasi yang cukup bebas dan cukup baik. Iklimmya baik, jadi paling tidak yang seperti itu yang paling baik dan perlu dipertahankan," tutur Dahlan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Sebut Demokrasi dan Hukum Mundur 6 Bulan Terakhir, Mahfud MD: Bukan Karena Saya Kalah

Nasional
Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Bobby Resmi Masuk Gerindra, Jokowi Segera Merapat ke Golkar?

Nasional
[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

[POPULER NASIONAL] Korps Marinir Tak Jujur demi Jaga Marwah Keluarga Lettu Eko | Nadiem Sebut Kenaikan UKT untuk Mahasiswa Baru

Nasional
Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Poin-poin Klarifikasi Mendikbud Nadiem di DPR soal Kenaikan UKT

Nasional
Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Kasus Covid-19 di Singapura Melonjak, Menkes: Pasti Akan Masuk ke Indonesia

Nasional
Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Sidang Perdana Kasus Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Digelar Tertutup Hari Ini

Nasional
Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies 'Ban Serep' di Pilkada Jakarta

Saat PKB dan PKS Hanya Jadikan Anies "Ban Serep" di Pilkada Jakarta

Nasional
Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 25 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Dukung Pengelolaan Sumber Daya Alam, PHE Aktif dalam World Water Forum 2024

Nasional
Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Ridwan Kamil Sebut Pembangunan IKN Tak Sembarangan karena Perhatian Dunia

Nasional
Jemaah Haji Dapat 'Smart' Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Jemaah Haji Dapat "Smart" Card di Arab Saudi, Apa Fungsinya?

Nasional
Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com