Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ruhut: Interupsi, Interupsi Nov, Ini Ruhut Sitompul...

Kompas.com - 16/10/2014, 15:55 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Anggota Fraksi Partai Demokrat Ruhut Sitompul melontarkan interupsi saat sidang paripurna DPR di Kompleks Parlemen Senayan telah ditutup, Kamis (16/10/2014) siang.

Ruhut yang mengenakan setelan jas berwarna krem nampak berdiri dari kursinya dan terus meneriakkan kata interupsi. Saat itu, Ketua DPR Setya Novanto yang memimpin sidang paripurna telah beranjak dari kursinya bersama tiga wakilnya, yakni Fadli Zon, Taufik Kurniawan, dan Agus Hermanto.

"Interupsi, interupsi... Nov (Setya Novanto), interupsi Nov, interupsi," kata Ruhut.

Mendengar itu, Setya hanya menolehkan wajahnya dan melambaikan tangan pertanda waktu interupsi sudah habis karena sidang telah ditutup. Namun, Ruhut tetap saja berteriak, membuat beberapa anggota DPR yang berjalan menuju pintu keluar ruangan memperhatikannya.

Rupanya, Ruhut protes sidang paripurna ngaret. "Nov, dengarkan dulu, ini Ruhut Sitompul Nov. Mau interupsi, undangan paripurnanya jangan (dimulai) jam 09.00, nyatanya kita mulai jam 11.00 juga. Mending undangannya jam 10.00 saja. Makasih Pak Novanto yang ganteng," ucap Ruhut.

Sambil tersenyum, Setya akhirnya sempat menghentikan langkah dan mendengarkan ucapan Ruhut. Setelah selesai berbicara, Ruhut langsung menuju pintu keluar meninggalkan ruang sidang.

Agenda sidang paripurna ini adalah penetapan alat kelengkapan Dewan dan komisi, penetapan jumlah komposisi anggota fraksi pada alat kelengkapan Dewan, dan penetapan mekanisme pemilihan pimpinan alat kelengkapan Dewan. Sidang dihadiri oleh 447 anggota DPR dan berlangsung sekitar tiga jam.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Publik Dirugikan 'Ransomware' PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Publik Dirugikan "Ransomware" PDN Bisa Tuntut Perdata Pemerintah

Nasional
KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Tetapkan 9 Tersangka Korupsi Proyek Pengerukan Alur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Notifikasi Dampak 'Ransomware' PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Notifikasi Dampak "Ransomware" PDN Nihil, Sikap Pemerintah Dipertanyakan

Nasional
KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

KPK Usut Dugaan Korupsi Proyek Pengerukan Jalur Pelayaran di 4 Pelabuhan

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Duet Anies-Sohibul Dinilai Tak Realistis, PKS: Ini Pasangan Ideal, Punya Wawasan Global

Nasional
PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

PDI-P dan PKB Berpeluang Koalisi Tanpa PKS, Syaikhu: Insya Allah Pak Anies Tetap Bersama Kami

Nasional
Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Ikuti Program MBKM, Taruna-taruni Kementerian KP Hasilkan Inovasi Produk Olahan Kelautan dan Perikanan

Nasional
Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Genjot Partisipasi Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Gelar Donor Darah, WIKA Berhasil Kumpulkan 191 Kantong Darah

Nasional
Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Duet Anies-Sohibul Dianggap Disebut Blunder dan Bahaya, Presiden PKS: Semuanya Aman

Nasional
Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Pakar Siber Akui Sulit Pulihkan Data di PDN Tanpa “Kunci” dari Peretas

Nasional
Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Kasus Rorotan, KPK Sebut Selisih Harga Lahan dari Makelar sampai Rp 400 M

Nasional
Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Masyarakat yang Mau Perbaiki Polri Bisa Daftar Jadi Anggota Kompolnas 2024-2028

Nasional
Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Mendagri Minta Pemda Maksimalkan Dukungan Sarana-Prasarana Pilkada 2024

Nasional
Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Jokowi Nyatakan Belum Ada Rencana DOB Meski 300 Kabupaten/Kota Mengajukan Pemekaran

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com