Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Presiden Langsung Serahkan Nama Dua Calon Pimpinan KPK ke DPR

Kompas.com - 16/10/2014, 14:51 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Presiden Susilo Bambang Yudhoyono langsung menyerahkan hasil kerja Panitia Seleksi Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Kamis (16/10/2014). Pasalnya, masa jabatan SBY akan berakhir pada Senin pekan depan.

"Diserahkan hari ini juga. Coba tolong langsung ke DPR, Pak Sudi (Menteri Sekretaris Negara), Pak Dipo (Sekretaris Kabinet), dan Pak Djoko (Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan)," ujar SBY saat memerintahkan para menterinya itu seusai menerima kedatangan Panitia Seleksi Calon Pimpinan KPK di Kantor Presiden, Jakarta, Kamis siang.

Panitia Seleksi menyerahkan dua kandidat, yakni Busyro Muqoddas dan Robby Arya Brata. Dua nama itu adalah hasil seleksi panjang melalui empat tahap penyaringan yang dilakukan oleh Panitia Seleksi. Nantinya, DPR akan memilih salah satu untuk mengisi posisi wakil ketua KPK.

Busyro adalah Wakil Ketua KPK tahun 2011 hingga saat ini dan masa tugasnya akan berakhir pada Desember mendatang. Dia pernah menjadi Ketua KPK pada 2010-2011 dan Ketua Komisi Yudisial tahun 2005-2010.

Sementara itu, Robby adalah Kepala Bidang Hubungan Internasional Sekretaris Kabinet tahun 2011 hingga saat ini.

SBY tak ingin menunda-nunda menindaklanjuti hasil kerja Pansel KPK itu. "Ini hari-hari terakhir saya karena pada 20 Oktober nanti saya akan berganti. Masih ada waktu sekian jam untuk proses ke DPR. Ini prioritas," ucap dia.

SBY tak akan mengubah dua nama yang diajukan Pansel KPK itu. Menurut SBY, Pansel KPK terdiri dari orang-orang profesional dan independen sehingga dirinya percaya atas penilaian mereka terhadap para pendaftar yang menjalani seleksi.

Presiden berharap agar pemilihan pimpinan KPK tidak dicampuri kepentingan politik dalam proses seleksi lanjutan di DPR. (Baca: SBY Minta Hasil Kerja Pansel KPK Tak Dicurigai)

"Ini penting karena sekali lagi, kalau sudah bicara KPK, seleksi calon-calon pimpinan KPK, itu mudah sekali muncul kecurigaan, jangan-jangan kekuasaan ikut mencampuri proses seleksi," kata dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak ada Rencana Bikin Ormas, Apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Tak Dianggap Kader PDI-P, Jokowi dan Keluarga Diprediksi Gabung Golkar

Nasional
Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Prabowo Harap Semua Pihak Rukun meski Beda Pilihan Politik

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com