Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Pahami Niat SBY Sambut Jokowi di Istana Setelah Pelantikan

Kompas.com - 16/10/2014, 14:10 WIB
Indra Akuntono

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
- Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo menilai tak perlu ada perdebatan terkait rencana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono melakukan prosesi penyambutan Joko Widodo (Jokowi) setelah pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih. Menurut Tjahjo, semua menjadi sah selama Jokowi bersedia dan SBY mau melakukan penyambutan itu.

Tjahjo mengatakan, jabatan SBY sebagai presiden secara otomatis berakhir begitu Jokowi disumpah menjadi presiden periode 2014-2019. Mengenai posisi SBY saat menyambut Jokowi di Istana nanti, ia menganggap hal itu hanya masalah teknis dan dapat dengan mudah dipahami.

"Soal penyambutan itu, kita lihat ada pisah sambut gaya TNI. Tapi kalau Pak Jokowi tidak keberatan, dan SBY mau, saya kira tidak masalah," kata Tjahjo, di Kompleks Gedung Parlemen, Jakarta, Kamis (16/10/2014).

SBY akan menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara dalam seremoni yang dikemas secara militer. Penyambutan itu direncanakan pada Senin petang, setelah Jokowi dilantik menjadi presiden pada pagi harinya.

Rencana SBY menggelar penyambutan untuk Jokowi di Istana Negara itu mengundang tanya. Setelah pelantikan presiden di MPR pada hari itu, SBY bukan lagi tuan rumah di Istana Negara.(Baca: Sebagai Apa SBY Sambut Jokowi di Istana Setelah Pelantikan Presiden?)

"Agak aneh (rencana penyambutan itu). Pak Jokowi sudah dilantik (menjadi presiden). SBY sebagai apa (saat menggelar penyambutan Jokowi itu)?" tanya Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Andalas, Saldi Isra, Kamis.

"Ketika (Jokowi) sudah dilantik, kuasa sudah berpindah dan tuan rumah (di Istana Negara) adalah Jokowi," ujar Saldi.

Ketua Fraksi Partai Nasdem di DPR Victor Laiskodat juga mengkritik rencana tersebut. (baca: Nasdem Kritik Rencana SBY Sambut Jokowi di Istana Setelah Pelantikan)

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Kasus LPEI, KPK Cegah 4 Orang ke Luar Negeri

Nasional
Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Soal Anies Maju Pilkada, PAN: Jangan-jangan Enggak Daftar Lewat Kami

Nasional
Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Kontras: 26 Tahun Reformasi, Orde Baru Tak Malu Menampakkan Diri

Nasional
Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Dilaporkan Ke Polisi, Dewas KPK: Apakah Kami Berbuat Kriminal?

Nasional
KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

KPK Sita Mobil Mercy di Makassar, Diduga Disembunyikan SYL

Nasional
Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Anggota Komisi X Usul UKT Bisa Dicicil, Kemendikbud Janji Sampaikan ke Para Rektor

Nasional
PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

PKB-PKS Jajaki Koalisi di Pilkada Jatim, Ada Keputusan dalam Waktu Dekat

Nasional
Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Amnesty Internasional: 26 Tahun Reformasi Malah Putar Balik

Nasional
Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Dilangsungkan di Bali, World Water Forum Ke-10 Dipuji Jadi Penyelenggaraan Terbaik Sepanjang Masa

Nasional
Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Kritik RUU Penyiaran, Usman Hamid: Negara Harusnya Jamin Pers yang Independen

Nasional
Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Ahli Sebut Struktur Tol MBZ Sulit Diperkuat karena Material Beton Diganti Baja

Nasional
DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

DKPP Panggil Desta soal Ketua KPU Diduga Rayu PPLN

Nasional
Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Anggap Publikasikan Nama Calon Menteri Tidak Tepat, PAN: Tunggu Prabowo Minta Dulu

Nasional
DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

DKPP Gelar Sidang Perdana Ketua KPU Diduga Rayu PPLN Rabu Besok

Nasional
4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

4 Wilayah di Bali Jadi Kabupaten Lengkap, Menteri ATR/BPN AHY: Semoga dapat Perkuat Semangat Investasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com