Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Luhut, Budiman, dan Ryamizard "Bersaing" Jadi Menko Polhukam

Kompas.com - 15/10/2014, 10:46 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com - Tiga jenderal purnawirawan TNI bersaing untuk menduduki kursi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan dalam kabinet Joko Widodo-Jusuf Kalla mendatang. Situs Kabinetrakyat.org menempatkan tiga jenderal yaitu Jenderal (Purn) Luhut Binsar Pandjaitan, Jenderal TNI (Purn) Budiman, dan Jenderal TNI (Purn) Ryamizard Ryacudu sebagai kandidat Menko Polhukam.

Luhut mendapatkan dukungan paling tinggi dari para pengunjung situs. Hingga Rabu (15/10/2014) pagi, sebanyak 1.958 orang menyatakan setuju jika mantan Komandan Kopassus ini mengisi kabinet Jokowi-JK. Selain berpengalaman di dunia militer, Luhut juga mempunyai pengalaman di dunia pemerintahan karena pernah menjabat sebagai Menteri Perindustrian dan Perdagangan pada tahun 1999. Luhut juga lebih berpeluang terpilih karena merupakan orang dekat Jokowi. Kini, dia menjadi penasihat Tim Transisi.

Pada pilpres lalu, Luhut juga menjadi pengarah Tim Kampanye Jokowi bersama pasangannya Jusuf Kalla.

Ryamizard Ryacudu yang juga penasihat Tim Kampanye Jokowi-JK pada pilpres lalu mendapatkan dukungan 531 suara dari pengunjung situs itu. Ryamizard pernah menjabat sebagai Panglima Komando Strategis Angkatan Darat pada 2002 dan Kepala Staf Angkatan Darat pada 2002-2005 sebelum akhirnya pensiun. Dia tidak memiliki pengalaman di luar dunia militer.

Sementara itu, Budiman mendapatkan 1.007 suara. Budiman yang baru saja pensiun pada 25 September 2014 lalu, tidak pernah berpolitik praktis apalagi menyatakan dukungannya kepada Jokowi.

Dua bulan sebelum pensiun, atau pada 24 Juli 2014, Budiman yang saat itu menjabat Kepala Staf Angkatan Darat digantikan oleh Panglima Komando Strategi Cadangan Angkatan Darat Letnan Jenderal Gatot Nurmantyo. Budiman tak diberi jabatan baru dan hanya ditempatkan sebagai panglima tinggi di Mabes TNI. Penggantian itu banyak dipertanyakan.

Pakar politik dan pemerintahan Universitas Padjajaran Muradi menduga, pergantian tersebut erat kaitannya dengan manuver politik selama pilpres.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com