Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pertemuan Internasional yang Kerap Diikuti SBY Dianggap Tak Berguna

Kompas.com - 12/10/2014, 14:20 WIB
Ihsanuddin

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Selama 10 tahun memerintah, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono aktif dalam mengikuti pertemuan-pertemuan internasional seperti G20, APEC, WTO dan ASEAN. Namun keterlibatan SBY dalam forum-forum internasional itu dinilai tidak membawa banyak dampak bagi kemajuan Indonesia.

"Faktanya, yang dilakukan SBY di forum-forum internasional itu hanya pencitraan. Tidak membawa manfaat apa pun bagi Indonesia," kata aktivis Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Irhash Ahmady dalam konferensi pers di Jakarta, Minggu (12/10/2014).

Selain Walhi, hadir perwakilan aktivis lain yang tergabung dalam Forum Masyarakat Sipil Untuk Kebijakan Luar Negeri yakni INFID, IGJ, Migrant Care, PWYP, PATTIRO, ASPPUK, Koalisi Perempuan Indonesia dan Bina Desa.

Irhash menjelaskan, salah satu yang tidak dihasilkan dari berbagai forum internasional itu, adalah mengenai perubahan iklim. "Mengenai antisipasi perubahan iklim, komitmen dia di dunia internasional diapresiasi. Tapi kebijakan di dalam negeri tidak sejalan. Pelepasan kawasan hutan menjadi kawasan industri terus dilakukan," papar Irhash.

Aktivis International NGO Forum on Indonesian Development (INFID) Khoirun Nikma menambahkan, di dunia internasional SBY juga sangat dikenal akan keberhasilannya menjaga demokrasi di Indonesia. Namun, citra itu juga tidak sejalan dengan langkah pemerintah yang mengusulkan rancangan undang-undang pemilihan kepala daerah sehingga mengubah sistem pilkada langsung menjadi dipilih oleh DPRD.

Apalagi, Partai Demokrat yang dipimpin SBY memutuskan walkout dalam pembahasan itu yang akhirnya membuat partai pendukung pilkada DPRD memenangkan voting dari partai pendukung pilkada langsung.

"Negara kita dikenal sebagai negara demokrasi terbesar ketiga di dunia, tapi justru mengalami kemunduran karena pilkada lewat DPRD ini," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan 'Hardware'

Pengembangan Drone AI Militer Indonesia Terkendala Ketersediaan "Hardware"

Nasional
Indonesia Harus Kembangkan 'Drone AI' Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Indonesia Harus Kembangkan "Drone AI" Sendiri untuk TNI Agar Tak Bergantung ke Negara Lain

Nasional
Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Tak Kunjung Tegaskan Diri Jadi Oposisi, PDI-P Dinilai Sedang Tunggu Hubungan Jokowi dan Prabowo Renggang

Nasional
Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Tingkatkan Kapasitas SDM Kelautan dan Perikanan ASEAN, Kementerian KP Inisiasi Program Voga

Nasional
9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

9 Eks Komisioner KPK Surati Presiden, Minta Jokowi Tak Pilih Pansel Problematik

Nasional
Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Tak Undang Jokowi di Rakernas, PDI-P Pertegas Posisinya Menjadi Oposisi

Nasional
Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Bea Cukai: Pemerintah Sepakati Perubahan Kebijakan dan Pengaturan Barang Impor

Nasional
Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Setelah Mahasiswa, DPR Buka Pintu untuk Perguruan Tinggi yang Ingin Adukan Persoalan UKT

Nasional
Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Jokowi Tak Diundang ke Rakernas PDI-P, Pengamat: Hubungan Sudah “Game Over”

Nasional
Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Jokowi Tak Diundang Rakernas PDI-P, Pengamat: Sulit Disatukan Kembali

Nasional
UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

UKT Mahal, Komisi X Minta Dana Pendidikan Juga Dialokasikan untuk Ringankan Beban Mahasiswa

Nasional
Jokowi Ingin TNI Pakai 'Drone', Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan 'Drone AI'

Jokowi Ingin TNI Pakai "Drone", Guru Besar UI Sebut Indonesia Bisa Kembangkan "Drone AI"

Nasional
Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Komisi X DPR RI Bakal Panggil Nadiem Makarim Imbas Kenaikan UKT

Nasional
Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Jawab Kebutuhan dan Tantangan Bisnis, Pertamina Luncurkan Competency Development Program

Nasional
Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Kemenag: Jemaah Haji Tanpa Visa Resmi Terancam Denda 10.000 Real hingga Dideportasi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com