Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

SBY: Isu MPR Tak Akan Lantik Jokowi-JK Keterlaluan

Kompas.com - 10/10/2014, 17:35 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com
- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta semua pihak untuk menjaga stabilitas politik menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih Joko Widodo dan Jusuf Kalla. SBY berharap tidak ada pihak yang membuat isu yang bersifat menghasut khususnya terkait suksesi kepemimpinan nasional.

"Saya mengajak seluruh tokoh masyarakat dan elite politik untuk menjaga stabilitas politik kita," kata SBY dalam akun twitternya @SBYudhoyono, Jumat (10/10/2014).

Dalam tweet-nya, SBY mengaku mendapat informasi dari tokoh reformis terkemuka yang mengabarkan rumor aneh dan menyesatkan pekan lalu. Ia mengaku tidak tahu dari mana awalnya informasi yang menghasut itu. Hanya, SBY menduga ada pihak yang ingin membuat situasi politik yang sudah panas menjadi lebih panas.

"Diisukan bhw MPR tidak akan melantik Presiden terpilih @jokowi_do2 dgn cara dibuat tidak "kuorum". Jadi tidak memenuhi syarat," kata SBY.

"Lebih lanjut diisukan, dgn tidak dilantiknya @jokowi_do2 , SBY bisa memperpanjang masa jabatannya sbg Presiden," tambah SBY.

SBY menganggap isu tersebut keterlaluan, tidak mencerdaskan dan tidak bertanggung jawab. Ia mengaku menyesalkan jika politik di Indonesia menjadinya seperti ini.

Merespon isu itu, SBY mengatakan bahwa presiden dipilih langsung oleh rakyat. MPR tidak berhak membuat tidak sahnya presiden terpilih. Ia juga yakin pimpinan MPR mengerti konstitusi dan aturan main politik.

"Yg dilakukan oleh lembaga negara manapun, termasuk MPR, haruslah masuk akal, taat asas & sungguh memahami kehendak rakyat," ujar SBY.

Sebelumnya, Wakil Ketua MPR EE Mangindaan memastikan pelantikan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan berjalan lancar. Menurut dia, tidak perlu ada kekhawatiran dari berbagai pihak bahwa pelantikan Jokowi-JK akan dihambat. (baca: MPR Pastikan Pelantikan Jokowi-JK Bakal Lancar)


Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Sidang Dugaan Pemerasan SYL, Jaksa Hadirkan 5 Pejabat Kementan Jadi Saksi

Nasional
2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

2 Desa di Pulau Gunung Ruang Tak Boleh Lagi Dihuni, Semua Warga Bakal Direlokasi

Nasional
Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Sentil DPR soal Revisi UU MK, Pakar: Dipaksakan, Kental Kepentingan Politik

Nasional
Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Ucapkan Sumpah di Hadapan Jokowi, Suharto Sah Jadi Wakil Ketua MA

Nasional
Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Menelusuri Gagasan Jokowi Bakal Dijadikan Penasihat Prabowo

Nasional
Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Antam Raih 3 Penghargaan di Ajang CSR dan PDB Award 2024

Nasional
Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Kenakan Pakaian Serba Hitam, Sandra Dewi Penuhi Panggilan Kejagung

Nasional
Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Revisi UU MK Disetujui Pemerintah, Mahfud MD: Sekarang Saya Tak Bisa Halangi Siapa-siapa

Nasional
BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

BNPB Kaji Rencana Relokasi Rumah Warga Dekat Sungai dari Gunung Marapi

Nasional
Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Gelar Anugerah Jurnalistik Sahabat Bahari 2024, Kementerian KP Usung Tema 25 Tahun Transformasi Kelautan dan Perikanan

Nasional
KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

KPK Duga SYL Jalan-jalan ke Luar Negeri, tetapi Dibuat Seolah Dinas

Nasional
Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Putusan MK 2011 Jadi Alasan, Revisi UU Kementerian Negara Dinilai Bakal Temui Persoalan

Nasional
Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Tolak Revisi UU MK, Mahfud: Bisa Ganggu Independensi Hakim

Nasional
Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Revisi UU Kementerian Negara Muluskan Transisi Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo-Gibran

Nasional
Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Korban Banjir Bandang Sumbar hingga 15 Mei: 58 Orang Meninggal Dunia, 35 Warga Hilang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com