Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Sang Presiden dari Selatan...

Kompas.com - 10/10/2014, 08:26 WIB
Fabian Januarius Kuwado

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com
 — Status Joko Widodo kini tercatat dalam sejarah politik Indonesia sebagai kepala daerah pertama yang menjadi presiden terpilih. Persoalan Ibu Kota dan lingkup nasional menjadi "makanan" Jokowi pada masa transisi ini. Namun, pada tanggal 20 September 2014 lalu, Jokowi mengaku resmi menyerahkan kebijakan-kebijakan strategis di Jakarta ke Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama, sosok yang bakal menggantikan Jokowi.

Dari kantor gubernur DKI Jakarta, Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Jokowi melalui masa transisi pemerintahan hingga dilantik pada 20 Oktober 2014 mendatang. Seperti pada Kamis (9/10/2014) kemarin, sang presiden Medan Merdeka Selatan itu seharian mengurus hal yang memiliki cakupan nasional dan bukan hanya DKI Jakarta.

Sejak tiba di Balaikota pukul 08.00 WIB dari rumah dinas kegubernuran, Jalan Taman Surapati Nomor 7, Menteng, Jakarta Pusat, dia langsung menerima sejumlah tamu. Mereka berasal dari kelompok relawan Jokowi-JK. Biasanya, kedatangan mereka sekaligus mengundang Jokowi hadir di suatu acara. Mereka juga kerap menyodorkan saran-saran terhadap pemerintahan Jokowi-JK kelak.

Pada pukul 09.00 WIB, Jokowi menerima tamu kenegaraan, yakni Menteri Luar Negeri Korea Selatan Yun Byung-se. Layaknya di Istana Negara, Jalan Medan Merdeka Utara, Jokowi menyambut tamunya di pintu, lalu bersama-sama masuk ke ruang kerjanya.

Berdasarkan catatan Kompas.com, sepanjang masa transisi, sudah banyak pejabat asing yang melawat ke kantor orang nomor satu di Jakarta itu, antara lain dari Jepang, Korea Utara, Belanda, Kanada, dan Inggris.

Kepala Biro Kepala Daerah dan Hubungan Luar Negeri Pemprov DKI Jakarta Heru Budi Hartono menyebutkan, agenda kedatangan para tamu negara asing itu terkait soal status Jokowi yang telah menjadi presiden terpilih. "Biasanya, mereka datang untuk menjalin persahabatan; kedua, mengucapkan selamat; ketiga, memberikan awalan untuk kerja sama kedua negara. Rata-rata agenda mereka itu," ujar Heru.

Heru mengatakan, status Jokowi sebagai gubernur DKI sekaligus presiden terpilih membuat Balaikota semakin ramai. Bahkan, dia pernah mencatat, aktivitas lawatan tamu asing bisa mencapai tiga atau empat kali dalam satu minggu.

"Menurut staf saya, gubernur DKI yang paling banyak tamu asingnya hanya Pak Gubernur Jokowi," ujar Heru.

Di sela padatnya aktivitas "sang presiden dari selatan", dia masih harus menandatangani sejumlah surat disposisi Pemprov DKI Jakarta. Tumpukan surat disposisi di mejanya itu bisa setebal 5 sentimeter.

Seusai menerima lawatan Menlu Korsel, Jokowi menerima beberapa media massa dalam negeri untuk wawancara. Menurut informasi, nyaris semua media massa nasional mengantre ingin mewawancara eksklusif Jokowi. Maklum saja, dinamika politik pada masa transisi sangat menarik.

Pemerintahan Jokowi-JK nantinya sangat berkaitan dengan situasi pada masa transisi. Aktivitas Jokowi selama masa transisi memang cenderung statis. Jokowi jarang blusukan ke kampung kumuh atau tepi kali. Jokowi lebih sering bekerja di Balaikota.

Menjelang sore, Jokowi bertolak ke Gedung Trisula, Kalipasir, Menteng, Jakarta Pusat. Di sana, dia menghadiri Munas I kelompok relawan. Mungkin, hanya di momen-momen seperti inilah Jokowi dalam satu hari akhirnya berinteraksi dengan rakyat jelata.

Menjelang petang, Jokowi bertolak ke rumah dinas kegubernuran. Apa yang terjadi di rumah dinas kerap tidak terpantau media lantaran tertutup. Wartawan hanya mendapat informasi dari ajudan soal aktivitas Jokowi pada malam hari.

"Fit and proper test" rahasia

Sedikit bocoran dari Jokowi, saat ini dia tengah melakukan fit and proper test terhadap sejumlah calon menteri di dalam kabinetnya. Tempat fit and proper test itu, kata Jokowi, bisa di mana saja. Balaikota, rumah dinas, atau tempat lainnya.

Dari luar rumah, terkadang hanya terlihat mobil mewah masuk ke dalam, kemudian baru keluar beberapa jam kemudian. Tak diketahui siapa sosok yang ada di dalam mobil itu. "Nantilah tunggu saat pengumuman. Kan nanti tahu juga," ujar Jokowi.

Aktivitas kediaman presiden dari selatan itu baru sepi menjelang pukul 23.00 WIB atau 24.00 WIB. Diketahui, Jokowi masih diperbolehkan untuk tinggal di rumah dinas kegubernuran hingga dilantik menjadi presiden, 20 Oktober 2014 mendatang.

Menurut Jokowi, hal itu tidak melanggar peraturan. Justru dalam peraturan kedinasan, tidak dipersoalkan jika Jokowi masih menempati rumah dinas gubernur itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 10 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com