Jokowi Tak Perlu Khawatir terhadap Pernyataan Hashim

Menurut Obsatar, Hashim tak dapat dengan mudah menjegal pemerintahan Jokowi meski memanfaatkan kekuatan di parlemen. (Baca: Hashim Sebut Ada Harga yang Harus Dibayar Jokowi atas Pencapresannya)

"Saya kira itu tidak mudah kecuali Jokowi melakukan pelanggaran konstitusional," kata Obsatar, saat dihubungi, Kamis (9/10/2014) malam.

Ia juga menilai, Hashim tak akan mampu menggerakkan fraksi partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih untuk mengendalikan pemilihan kepala lembaga negara seperti Kepala Polri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan pimpinan lembaga negara lainnya.

Bagi Obsatar, ancaman Hashim semu. Kemungkinan besar, kata dia, Koalisi Merah Putih akan menjadikan isu kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dilakukan pemerintahan Jokowi sebagai sasaran empuk untuk dikritik. Hal ini akan menjadi tantangan utama Jokowi menjalankan pemerintahan di tahun pertamanya. (Baca: Soal Pernyataan Hashim "Ada Harga yang Harus Dibayar", Ini Tanggapan Jokowi)

"Yang penting Jokowi jangan melakukan kesalahan fatal dalam menentukan kebijakan. Tidak perlu takut selama benar," ujarnya.

Sebelumnya, Hashim mengatakan, ada harga yang harus dibayar oleh presiden terpilih Joko Widodo atas langkahnya "meninggalkan Jakarta" dan mencalonkan diri dalam pilpres yang lalu. Hashim, dalam artikel yang ditayangkan The Wall Street Journal versi online, menganggap langkah Jokowi itu sebagai "personal betrayal". (Baca: Ruhut: Ingat Pak Hashim, Mulutmu Harimaumu)

"Ada harga yang harus dibayar," kata Hashim.

Ia menyatakan, Koalisi Merah Putih yang menguasai parlemen akan menjadi oposisi yang aktif dan konstruktif dalam mengawal pemerintahan Joko Widodo. Ia mengatakan, Prabowo kini aktif terlibat dalam membangun dan memimpin koalisi di parlemen. Koalisi Merah Putih, lanjut Hashim, memiliki otoritas yang cukup untuk mengawasi pemerintahan Jokowi, termasuk penentuan sejumlah jabatan di pemerintahan dan lembaga, seperti kepala polri, panglima TNI, hakim agung, dan anggota Mahkamah Konstitusi.  

"Prabowo dan para pemimpin partai koalisi akan memimpin sebuah oposisi yang aktif. Kami akan mampu mengontrol agenda legislatif," kata Hashim.