Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Fraksi Golkar Incar Kursi Ketua Komisi II, Komisi III, Komisi VII, dan Banggar

Kompas.com - 09/10/2014, 11:33 WIB
Sabrina Asril

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com- Fraksi Partai Golkar di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mulai menyiapkan komposisi pimpinan alat kelengkapan Dewan. Partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih (KMP) itu mengincar kursi ketua di tiga komisi dan Badan Anggaran (Banggar).

Wakil Bendahara Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mengatakan, tiga komisi tersebut, yakni Komisi II, Komisi III, dan Komisi VII.

"Golkar ambil ketua Komisi II, Ketua Komisi III, dan Komisi VII serta Banggar," ujar Bambang di Jakarta, Kamis (9/10/2014).

Komisi II memiliki ruang lingkup Pemerintahan Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kepemiluan, serta Pertanahan dan Reforma Agraria.

Mitra komisi tersebut diantaranya, Kementerian Dalam Negeri, Menteri PAN dan RB, Menteri Sekretaris Negara, Sekretaris Kabinet, Lembaga Administrasi Negara (LAN), Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Pertanahan Nasional (BPN), KPU, Bawaslu.

Komisi III memiliki ruang lingkup hukum, HAM, dan keamanan. Mitra kerjanya diantaranya Kemenhuk dan HAM, Kejaksaan Agung, Polri, Komnas HAM, KY, LPSK, BNN, BNPT, PPATK

Komisi VII bergerak di bidang Energi Sumber Daya Mineral, Riset dan Teknologi, serta Lingkungan Hidup. Mitra kerjanya diantaranya Kementerian ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menteri Negara Riset dan Teknologi, BPPT, LIPI, BATAN, SKK Migas, BPH Migas, LAPAN.

Adapun Banggar memiliki tugas membahas anggaran bersama pemerintah diantaranya membahas RUU APBN.

Bambang menjelaskan, dengan adanya dua kubu kekuatan di parlemen, kemungkinan nantinya akan ada dua paket pimpinan komisi. Dua paket itu akan dipilih di tingkat komisi layaknya pemilihan pimpinan DPR dan MPR. Voting pun kemungkinan akan dilakukan di antara anggota komisi.

"Untuk satu komisi hanya diisi satu ketua, dan tiga wakil," imbuh Bambang.

Berdasarkan kesepakatan KMP, Bambang mendengar bahwa Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) tetap mendapat jatah kursi pimpinan di komisi. PPP diberikan posisi Ketua Komisi I dengan nama yang diajukan, yakni Dimyati Natakusuma.

"Awalnya itu kursi untuk PKS, tapi diberikan ke PPP. Tapi lihat kondisi sekarang, tidak tahu akan seperti apa," ucap Bambang menyinggung sikap PPP yang akhirnya beralih ke koalisi Indonesia Hebat saat pemilihan pimpinan MPR.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com