Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PDI-P Nilai SBY yang Menutup Diri untuk Bertemu dengan Megawati

Kompas.com - 03/10/2014, 17:26 WIB
Ihsanuddin

Penulis


JAKARTA, KOMPAS.com — Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Aria Bima, merasa pertemuan Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak lagi diperlukan. Dia merasa Megawati selama ini sudah berusaha untuk bertemu dengan SBY. Namun, Ketua Umum Partai Demokrat itu cenderung menutup diri.

"Apakah masih perlu (Megawati-SBY) bertemu? Saya kira tidak perlulah ya," kata Aria di kantor DPP PDI-P, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/10/2014).

Aria menjelaskan, Megawati beberapa hari lalu sudah mengutus Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo, Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh, hingga presiden dan wakil presiden terpilih, Joko Widodo-Jusuf Kalla, untuk mengatur pertemuan.

"Bisa dibuktikan, malam itu akan ada pertemuan, tetapi kan SBY menutup diri. SBY tidak mau membuka pertemuan itu," ujarnya.

Dengan sikap yang seperti itu, Aria melihat pertemuan ini ke depannya akan sulit terwujud. "Ini bertemunya bukan antar-pengurus RT. Ini antara ketua partai dan Presiden," tekan Aria.

Secara terpisah, hal serupa disampaikan Sekjen PDI-P Tjahjo Kumolo. Menurut dia, tidak ada suatu keharusan bagi Megawati bertemu dengan SBY.

"Tidak ada undang-undang yang mengatur Ibu Mega harus bertemu Pak SBY. Tidak ada hubungannya. Bu Mega juga bukan bawahannya Pak SBY dan sebaliknya, tidak ada aturan untuk segera bertemu," ujar dia.

Dengan kekuatan yang ada saat ini, koalisi partai politik pendukung Jokowi-JK kalah kuat di parlemen dengan Koalisi Merah Putih. Hal itu ditandai dengan kekalahan koalisi pendukung Jokowi-JK dalam rapat paripurna pengesahan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Koalisi tersebut juga kalah dalam sidang paripurna penetapan pimpinan DPR. Dengan pertemuan Megawati-SBY, diharapkan, Demokrat yang saat ini menjadi partai penyeimbang dapat mendukung koalisi Jokowi-JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 13 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Kesiapan Infrastruktur Haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina Sudah 75 Persen

Nasional
Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Cek Pelabuhan Ketapang, Kabaharkam Pastikan Kesiapan Pengamanan World Water Forum 2024

Nasional
Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Prabowo Sebut Soekarno Milik Bangsa Indonesia, Ini Respons PDI-P

Nasional
Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Ganjar Serahkan ke PDI-P soal Nama yang Bakal Maju Pilkada Jateng

Nasional
Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Prabowo Minta Pemerintahannya Tak Diganggu, Ini Kata Ganjar

Nasional
Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Bertemu Calon-calon Kepala Daerah, Zulhas Minta Mereka Tiru Semangat Jokowi dan Prabowo

Nasional
7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

7 Jenis Obat-obatan yang Disarankan Dibawa Jamaah Haji Asal Indonesia

Nasional
Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Visa Terbit, 213.079 Jemaah Haji Indonesia Siap Berangkat 12 Mei

Nasional
Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Soal Usulan Yandri Susanto Jadi Menteri, Ketum PAN: Itu Hak Prerogatif Presiden

Nasional
Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Di Australia, TNI AU Bahas Latihan Bersama Angkatan Udara Jepang

Nasional
BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

BPK Buka Suara usai Auditornya Disebut Peras Kementan Rp 12 Miliar

Nasional
Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Chappy Hakim: Semua Garis Batas NKRI Punya Potensi Ancaman, Paling Kritis di Selat Malaka

Nasional
Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Prabowo Diminta Cari Solusi Problem Rakyat, Bukan Tambah Kementerian

Nasional
Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Zulhas: Anggota DPR dan Gubernur Mana yang PAN Mintai Proyek? Enggak Ada!

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com