Demokrat Bantah SBY "Cuci Tangan" Melalui Perppu Pilkada

Menurut Saan, SBY mengeluarkan perppu itu karena ingin menjaga sejarah demokrasi melalui pilkada langsung.

"Pak SBY tidak bermaksud melakukan 'cuci tangan'. Perppu yang dikeluarkan semata-mata untuk menjaga kelangsungan demokrasi di Indonesia," kata Saan, saat dihubungi, Jumat (3/10/2014).

Menurut Saan, sistem pilkada saat ini memiliki sejumlah kekurangan. Oleh karena itu, kata dia, Demokrat mengajukan sejumlah perbaikan dengan tujuan ingin menguatkan sistem demokrasi dalam proses pilkada. Ketika ditanya alasan Presiden SBY mengeluarkan perppu pada ujung masa jabatannya, Saan meminta agar hal itu tak dijadikan polemik.

"Demokrasi akan terus kita matangkan dan Pak SBY punya komitmen itu. Kalau ditanya kenapa perppu dikeluarkan di ujung masa jabatan, kan memang UU Pilkada disahkannya di ujung masa jabatan juga," ujarnya.

Pada Kamis (2/10/2014) malam, Presiden SBY menandatangani dua peraturan pemerintah pengganti undang-undang terkait kontroversi pemilihan kepala daerah tidak langsung yang telah disetujui DPR dan dimuat dalam UU Pilkada.

Dua perppu yang dikeluarkan Presiden adalah Perppu Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota yang sekaligus mencabut UU No 22/2014 yang mengatur pemilihan tidak langsung oleh DPRD. Presiden mengatakan, sebagai konsekuensi dan untuk menghilangkan ketidakpastian hukum, diterbitkan pula Perppu No 2/2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menghapus tugas dan kewenangan DPRD untuk memilih kepala daerah sebagaimana tercantum dalam UU No 23/2014 tentang Pemda.